Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Rivas Yasay di Manila, Kamis, 1 Juli 2016. (Foto: Portal Kemlu RI)
TEMPO.CO, Manila - Parlemen Filipina secara resmi hari ini, 8 Maret 2017 menolak pengangkatan Perfecto Yasay sebagai Menteri Luar Negeri karena terbukti memalsukan data. Penolakan parlemen itu dibuat setelah delapan bulan Yasay diangkat oleh presiden Rodrigo Duterte sebagai menteri luar negeri.
Penolakan terhadap Yasay dilakukan oleh tim panel berjumlah 15 orang yang dibentuk Parlemen Filipina. Tim panel menemukan bahwa Yasay masih memegang kewarganegaraan Amerika Serikat saat ditunjuk sebagai menteri luar negeri oleh presiden Duterte.
Yasay dituding memalsukan data dan berbohong pada saat uji kelayakan dengan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dinaturalisasi menjadi warga Amerika Serikat. Namun berdasarkan data dan dokumen yang diteliti, tim panel menemukan bahwa ia memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat pada 1986.
Berdasarkan keputusan yang dihasilkan tim panel dengan suara bulat, Yasay resmi dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri.
Seperti yang dilansir Channel News Asia pada 8 Maret 2017, Yasay yang merupakan salah satu orang kepercayaan Duterte dalam kabinetnya, tidak hadir dalam pembacaan putusan parlemen tersebut.
Panfilo Lacson, Ketua komite urusan luar negeri Senat mengatakan bahwa pihaknya kecewa dengan yang dilakukan Yasay dan mengatakan bahwa keputusan mereka adalah final.
Juru bicara urusan luar negeri, Charles Jose mengatakan dalam pesan teks bahwa Kementerian luar negeri menghormati keputusan panel dan akan memastikan kelancaran transisi secepatnya setelah presiden Duterte menunjuk menteri luar negeri yang baru.
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
31 Januari 2024
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
Marcos bekerja sama dengan putri Duterte, Sara, untuk menjadikannya wakil presiden dalam kemenangan Pemilu 2022. Namun, keretakan dalam aliansi keluarga tersebut muncul ketika petahana telah menyimpang dari kebijakan anti-narkoba dan kebijakan luar negeri pendahulunya.
