Imran Khan, kepala Gerakan untuk Keadilan Pakistan, berpidato di depan pendukungnya saat unjuk rasa di Islamabad, Pakistan (11/5). (AP/Anjum Naveed)
TEMPO.CO, Islamabad - Politikus oposisi Pakistan, Imran Khan, pada Ahad, 24 April 2016, mengancam akan berunjuk rasa menentang Perdana Menteri Nawaz Sharif karena dianggap telah kehilangan "otoritas moral" terkait dengan perannya membantu keluarga memperkaya diri sebagaimana diungkap Panama Papers.
Khan mendapatkan dokumen skandal Panama Papers digunakan sebagai peluang emas untuk mendongkel kursi Sharif sebagai perdana menteri. Bekas pemain kriket nasional ini, sejak 2014, menggelar unjuk rasa di Islamabad karena gagal dalam pemilihan umum, tapi tak berhasil menjungkalkan Sharif.
Berpidato di depan puluhan ribu pendukungnya di Islamabad pada Ahad kemarin, Khan mengatakan isi dokumen Panama Papers sudah cukup bukti untuk menyelidiki keterlibatan Sharif. Bila belum cukup, perlu ada auditor forensik internasional untuk mengungkap skandal tersebut.
"Kami ingin ada sebuah komisi untuk menyelidiki perusahaan di luar negeri yang memiliki penyelidik internasional," ucap Khan.
Dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama yang diungkapkan kepada publik bulan ini menunjukkan putra Sharif, Hassan dan Hussain, serta putrinya, Maryam, memiliki sedikitnya tiga perusahaan besar offshore yang terdaftar di Kepulauan Virgin.
Menurut International Consortium of Investigative Journalists, yang mempelajari papers tersebut, perusahaan ini memiliki harta setidaknya senilai US$ 25 juta atau setara dengan Rp 330 miliar dalam bentuk properti.
Sharif berdalih bahwa anak-anaknya itu melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan main dan tidak melanggar hukum. Namun kelompok oposisi menuduh keluarganya menggunakan surga pajak di kepulauan itu untuk mencuci uang dan menilap pajak.
"Sebaiknya kasus ini diselidiki Mahkamah Agung sebagaimana tuntutan oposisi. Jika tudingan itu dinyatakan benar, saya siap mengundurkan diri," kata Sharif, Jumat, 22 April 2016.
