TEMPO.CO, Astana - Pemerintah di negara bekas Uni Soviet, Kazakhstan, memberlakukan aturan yang melarang penggunaan telepon seluler pintar oleh polisi dan pegawai pemerintah dalam upaya mencegah kebocoran informasi. Hal tersebut terungkap melalui sebuah dokumen pemerintah yang bocor ke media lokal.
Sebuah dokumen pemerintah bocor ke media di negara Asia Tengah tersebut pada Kamis, 17 Maret 2016. Dokumen itu menyebutkan penggunaan ponsel pintar oleh polisi dan pegawai negeri sipil akan dilarang mulai 24 Maret 2016. Larangan itu dilakukan menyusul semakin seringnya informasi rahasia yang bocor ke publik melalui pesan WhatsApp.
Seorang pegawai negeri Kazakhstan pada Jumat, 18 Maret 2016, mengatakan pegawai pemerintah telah mendengar kabar bahwa akan ada penggeledahan di pintu masuk kantor. Tapi tindakan tersebut belum dilaksanakan.
Hingga saat ini, pemerintah dari negeri kaya minyak tersebut belum mengomentari keaslian serta bagaimana dokumen itu bisa bocor ke media dan dikonsumsi publik.
Namun Menteri Dalam Negeri Kalmukhanbet Kasymov mengatakan pada Kamis lalu bahwa polisi secara informal sudah dilarang menggunakan ponsel pintar saat bekerja.
Kasymov membantah bahwa larangan baru itu terhubung ke sebuah skandal bocornya foto jenazah seorang mahasiswa yang terbunuh dan tersebar luas di jaringan sosial pada bulan lalu.
Menanggapi peraturan baru tersebut, seorang mantan pejabat dari negara yang terletak di sebelah selatan Rusia dan sebelah barat Cina ini lantas mengritiknya dan menentang larangan itu.
Murat Abenov, mantan Wakil Menteri Pendidikan, menuturkan PNS sekarang mungkin akan membawa ponsel pintar di kaus kakinya.
Menurut Abenov, para pegawai membutuhkan ponsel pintar untuk mencari informasi cuaca sebelum pergi atau melihat terjemahan dari bahasa Rusia ke Kazakhstan.
"Pemerintah bisa saja melakukan pelarangan ini untuk orang-orang yang bekerja dengan dokumen rahasia, bukan berlaku untuk semuanya," ujar Abenov, seperti NDTV, Jumat, 18 Maret 2016.
Secara politis, Kazakhstan telah dipimpin Presiden Nursultan Nazarbayev selama hampir 25 tahun. Nazarbayev menghadapi beberapa tantangan dari pihak oposisi yang lemah. Ia juga telah dituduh memaksa orang tidak boleh menyuarakan hal-hal negatif tentang kepemimpinannya.
Kazakstan mempercepat jadwal pemilihan presiden, yang sedianya digelar 2016 menjadi 26 April mendatang, lantaran berbarengan dengan pemilihan parlemen.
