TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Aktivis advokasi buruh migran Migrant Care di Malaysia, Alex Ong menilai isu pemulangan tenaga kerja Indonesia ilegal sebagai masalah klasik. "Tenaga kerja Indonesia tanpa izin menjadi korban ekploitasi, memilih tidak pakai permit karena biaya pengurusannya terlalu mahal dan selalu dimonopoli politikus Malaysia yang cari untung dari TKI tanpa izin," kata Alex menanggapi pertanyaan Tempo soal ribuan TKI ilegal yang dideportasi dari negeri jiran itu setiap tahunnya.

Dari Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru saja, sepanjang 2015 telah memulangkan sekitar 19.228 TKI ilegal. Sebanyak 18.558 di antaranya atas biaya pemerintah Malaysia, 670 lainnya atas biaya KJRI.

Menurut Alex, tenaga kerja Indonesia (TKI) tanpa izin selama ini menjadi mesin uangnya Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Berawal saat Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Syed Hamid Albar. Melalui pemberian amnesti serta kuota permit kerja. "Dulu amnesti pulang termasuk tiket pesawatnya RM 1.700. Permit kerja RM 1.500. Dulu lebih tertutup, sekarang bursa terbuka," kata Alex kepada Tempo, 4 Januari 2014.

Saat ini pemutihan yang hanya dilakukan oleh International Marketing And Net Resources Sdn Bhd (IMAN). Perusahaan tersebut merupakan perusahaan swasta yang bersifat komersil yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Indonesia untuk melayani jasa pengurusan kepulangan TKI yang berstatus pendatang ilegal selama program Pulang Sukarela Pemerintah Malaysia berlangsung.

"Pemutihan saat ini hanya melalui Iman yang bermodalkan surat penunjukkan, dengan mudah meminta RM 6.200 (Rp 19,8 juta) untuk pengurusan permit pembantu rumah tangga yang hanya bergaji RM 800 (Rp 2,5 juta) sebulan. Apakah wajar pembantu rumah tangga membayar delapan bulan gajinya untuk permit satu tahun?" kecam Alex.

Dia menyatakan Iman tidak punya kapasitas untuk melaksanakan program tersebut. "Iman hanya punya satu cabang yang benar. Yang lain fiktif berunsur percaloan," kata Alex. Menurutnya lebih baik program itu dikelola pos Malaysia yang memiliki 721 cabang dan 2.500 loket pelayanan.

Dia mengharapkan pemerintah Indonesia meninjau kembali kebijakan tersebut dan membuat penilaian yang lebih rasional. "Pertimbangkan biaya dan efektivitas kebijakan Malaysia, dan bukan hanya sekadar menerima saja proposal sistem eksploitasi yang dikendalikan kroni-kroni politik yang hanya mengambil untung dari penderitaan TKI tanpa izin," kata dia.

Dia juga menghimbau agar pemerintah RI mengupayakan agar pemulangan TKI tanpa izin dari Malaysia sama seperti pemulangan dari Korea, Taiwan, Jepang yang hanya membutuhkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sehingga bisa pulang dengan aman. "Tidak perlu basa basi prosedur check out memo yang sulit," kata dia.

Harapannya adalah terwujudnya peluang pekerjaan di Tanah Air sehingga warga negara Indonesia tidak perlu bekerja di luar negeri. Selain itu penting untuk menghapuskan penempatan TKI lewat agen dan PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta).

"Indonesia selalu memakai pendekatan soft diplomasi. Perlu tegas atas pendirian, menolak kroni politik yang berunsur cari untung melalui sistem calo. Kita tidak boleh menjadikan TKI terus menjadi subyek pemerasan dengan sistem yang tidak efektif dan merugikan TKI serta negara," kata Alex. "Kalau Malaysia ikhlas menyelesaikan masalah TKI tanpa izin, apa salahnya memakai pos Malaysia sebagai pelaksana," ujar dia.

Secara khusus Alex memberi pesan kepada Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Zahid Hamidi. "Jangan hanya memikirkan kepentingan politik, hubungan Malaysia-Indonesia perlu solusi win-win, bukan hanya untuk satu pihak," kata Alex.

Dia mengingatkan bahwa TKI menyumbang kepada pembangunan Malaysia. "Bukan mengemis pekerjaan. Sudah terbukti TKI lebih rajin, lebih efektif dari pekerja Bangladesh, Myanmar maupun Nepal. Pekerja Bangladesh tidak tahan lasak di bidang binaan maupun perkebunan," tandasnya.

Alex mengharapkan agar TKI dianggap sebagai mitra dalam pembangunan di Malaysia dan bukan budak yang dibeli. Pembantu rumah tangga memainkan peran penting dalam membebaskan suri rumah yang berpendidikan tinggi untuk kembali ke sektor ekonomi Malaysia.

Dia juga menyerukan kepada KBRI untuk tegas pada penetapan gaji minimum RM 900 dan revisi setiap dua tahun. Selain itu tantangan penyelundup manusia yang mencari laba dari keuntungan PPTKIS dan agen harus ditindak dengan cepat dan tepat. "Banyak korban non prosedural dari penyelundupan manusia. Bisa dilepas begitu saja karena rumitnya prosedur hukum pidana Malaysia yang makan waktu dan menganggap korban sebagai kriminal," kata Alex.

Dia menyebut banyak kasus trafficking dilepas begitu saja karena kurangnya political will dari pemerintah RI dan KBRI. "Salah satu contoh adalah kasus Walfrida Soik. Apa tindakan pemerintah terhadap pemalsuan dokumen? Dan agen Malaysia bebas dari tindakan pidana karena cacatnya dokumentasi. Sampai kini atase tenaga kerja juga tidak menghukum majikan yang melakukan trafficking," kata dia.

Sistem undang-undang tenaga kerja juga tidak mendukung, menurut Alex. "TKI terjerat dengan UU 39/2004 yang menguntungkan PPTKIS untuk memeras atas nama perlindungan," tandasnya.

NATALIA SANTI