TEMPO.CO, Beijing - Pemerintah Cina secara resmi mengakhiri kebijakan satu anak pada Minggu, 27 Desember 2015, setelah menandatangani Rancangan Undang-Undang yang mengizinkan pasangan menikah untuk memiliki anak kedua dalam upaya negara itu mengatasi masalah populasi menua dan pengurangan tenaga kerja.
Seperti yang dilansir China Post pada 27 Desember 2015, kantor berita Xinhua melaporkan perubahan itu diumumkan pemerintah Partai Komunis pada Oktober lalu, akan berlaku mulai 1 Januari 2016. Berdasarkan pensahan diberlakukan aturan tersebut, semua pasangan menikah akan diizinkan memiliki anak kedua tetapi hukum masih membatasi kelahiran tambahan.
Kebijakan satu anak dilaksanakan di Cina pada akhir 1970-an yang membatasi seorang anak saja bagi pasangan yang menikah. Pemerintah selama bertahun-tahun memberi alasan bahwa kebijakan itu adalah kontributor utama terhadap perkembangan ekonomi Cina dan memblokir 400 juta kelahiran.
Aturan itu diperkuat komisi nasional melalui sistem denda kepada yang mereka yang melanggar peraturan atau sering melakukan aborsi secara paksaan. Efeknya, populasi Cina yang terbesar dengan 1,37 miliar orang kini menua dengan cepat, jumlah gender tidak seimbang dan tenaga kerja yang menyusut.
Kebijakan satu anak mengakibatkan aborsi yang menargetkan anak perempuan setelah penerimaan masyarakat negara itu lebih cenderung memilih anak lelaki. Kekhawatiran itu membawa perubahan batas pada 2013 di mana memungkinkan pasangan ntuk memiliki dua anak jika salah seorang dari mereka anak tunggal.
Namun tidak banyak yang mengambil kesempatan itu menyusul pendapatan minim dan biaya hidup yang semakin mahal. Sebelumnya, keluarga di luar kota sudah diperbolehkan memiliki dua anak jika anak pertama perempuan. Para ahli mengatakan pergeseran ke kebijakan dua anak mungkin terlalu terlambat untuk mengatasi krisis populasi Cina.
