TEMPO Interaktif, Manila: Militer Filipina dalam keadaan siaga satu menyusul keberangkatan Presiden Gloria Macapagal Arroyo ke New York menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Langkah itu diambil karena muncul desas-desus mengenai ancaman kudeta."Orang-orang (kelompok oposisi) yang menyerukan obat ekstra-konstitusional bagi masalah kami, mereka tidak didukung pihak militer," kata juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina Kolonel Buenaventura Pascual. Pasukan keamanan menerapkan status 'siaga merah' sejak pukul 17.00 waktu setempat (pukul 16:00 WIB). Lebih lanjut Pascual mengungkapkan, militer tetap setia kepada Presiden Arroyo dan mematuhi rantai komando. Dia menegaskan, tidak ada perpecahan dalam tubuh militer. "Kami tetap melaksanakan tugas kami dan kami tidak melihat adanya permasalahan di kalangan militer," ujarnya. Sepanjang sejarah, militer Filipina sudah berpengalaman melakukan kudeta terhadap presiden yang berkuasa. Tujuh orang militer tewas saat berusaha menggulingkan Presiden Corazon Aquino pada 1980-an. Presiden Arroyo berhasil menggagalkan percobaan kudeta yang dilakukan sekelompok perwira yunior yang memaksa reformasi di tubuh militer. Dia membantah status siaga satu militer terkait usaha mengacaukan keamanan nasional. Menurut dia, penerapan status itu terkait dengan perjalanan Presiden Arroyo ke New York selama lima hari hingga 17 September mendatang. Sebelumnya, Kepolisian Nasional Filipina (PNP) juga menerapkan kebijakan serupa. Status siaga penuh itu berlaku sejak pukul enam pagi (pukul 05:00 WIB). "Dengan keberangkatan Presiden Gloria Macapagal Arroyo, PNP akan siaga dan kami akan berjaga-jaga terhadap berbagai kejadian darurat," ujar Kepala PNP Direktur Jenderal Arturo Lomibao. Desas-desus itu muncul di tengah-tengah kekisruhan politik dalam negeri. Kelompok oposisi memaksa Arroyo mundur dari jabatannya setelah rekaman pembicaraan telepon antara Arroyo dan anggota komisi pemilihan umum beredar luas. Seruan menggulingkan Arroyo juga ditujukan terhadap para aktivis dan pensiunan berpangkat jenderal. AFP/Faisal
Seorang bekas konsultan pemerintah menyerahkan uang senilai Rp 115 juta, yang dipakai untuk menyuapnya agar tak membocorkan dugaan korupsi dalam rencana pembangunan jaringan pita lebar (broadband) nasional.
Kongres Filipina hari ini menolak upaya kedua untuk memakzulkan Presiden Gloria Macapagal Arroyo atas dugaan pelanggaran aturan dalam pemilihan umum 2004.
Presiden Gloria Arroyo hari ini mencanangkan gerakan hemat energi di kalangan pemerintah. Jika ingin mendapatkan dukungan dari kalangan swasta dan masyarakat luas, kita harus memperlihatkannya telebih dulu, kata Arroyo.
Demo Anti-Arroyo Meningkat, Militer Filipina Siaga Penuh
24 Juli 2005
Demo Anti-Arroyo Meningkat, Militer Filipina Siaga Penuh
Aksi demonstrasi berpusat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Filipina. Rencananya demo akan diisi dengan aksi debat terbuka atas tuduhan terhadap Arroyo.