TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur:Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengajak semua negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk memerangi terorisme. Tapi tindakan itu jangan diartikan untuk memerangi satu negara tertentu. Hal ini dikemukakan Mahathir dalam pembukaan The Islamic Conference of Foreign Ministers on Terrorism di Kuala Lumpur, Senin (1/4). Mahathir menilai terorisme bukanlah fenomena baru. Yang membedakannya dengan situasi saat ini adalah tingkat korban dan kerusakan yang sedemikian dahsyat. Sayangnya, selama ini semua negara bersikap ambigu. Kebanyakan menganggap tindakan tersebut sebagai intervensi terhadap pemerintahan yang bersangkutan. “Sepanjang itu menimpa orang lain, maka mereka tak perlu berbuat apapun,” ujar Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO ini. Padahal, kondisi aktual memungkinkan para teroris memperoleh senjata penghancur massal. Perkembangan mutakhir senjata perang begitu majunya. Bukan hanya nuklir saja, melainkan juga bakteri dan virus mematikan menjadi komoditi dagang persenjataan perang. “Dari kita mungkin mengalokasikan banyak uang untuk keamanan negara, tapi bisa saja senjata-senjata pemusnah itu disalahgunakan oleh teroris,” tandasnya. Untuk itu ia mengajak negara-negara Islam agar merumuskan satu definisi yang jelas tentang terorisme. “Kelompok maupun negara yang mendukung penyerangan terhadap penduduk sipil juga harus dinyatakan sebagai teroris,” tegasnya. Lebih lanjut, Mahathir menuding pelaku penyerangan WTC 11 September, bom bunuh diri warga Palestina dan Macan Tamil, penyerangan penduduk sipil Palestina oleh Israel, dan pembantaian muslim Bosnia adalah teroris. Mahathir mengajak untuk mencari tahu lebih jauh apa yang mendasari perilaku terorisme tersebut. “Kita harus mengidentifikasi sebab-sebab terorisme, dan mencari jalan keluarnya,” paparnya. Karena itu, ia menilai, definisi terorisme sangat diperlukan sebelum bertindak. Namun, delegasi Indonesia yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menganggap persoalan definisi tidaklah penting. “Itu bisa dilakukan dalam kajian-kajian akademis,” ujarnya kepada TEMPO. Yusril yang didampingi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hadi Wayarabi mengaku kedatangannya hanya untuk bertukar pikiran dalam menangani terorisme. Tak ada target pokok yang akan dikemukakan delegasi Indonesia. Ia justru ingin memperkenalkan konsep pemerintah Indonesia dalam menangani terorisme. “Kita tak bisa menggunakan UU Subversif untuk menangkap mereka yang dicurigai sebagai teroris,” ungkapnya. Bagi Yusril, keamanan negara memang penting, tapi lebih penting menjunjung tinggi HAM sebagai prinsip hukum. Agak sinis ia menyindir negara tertentu yang membabi buta. “Kita jangan mencontoh negara-negara tertentu dalam menangani terorisme,” tukasnya. Jika mereka yang ditangkap itu dalam keadaan ekual, maka dia bisa melakukan pra-konvensional. “Tapi coba lihat apa yang bisa dilakukan oleh mereka yang dalam posisi tak berdaya,” sindirnya. Yusril juga mengingatkan agar negara-negara Islam sadar dengan propaganda yang dilakukan negara-negara barat. “Jangan sampai kita lengah oleh propaganda yang dilakukan lewat media massa,” ajaknya. Pernyataan ini diamini Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hadi Wayarabi. Menurutnya, ada yang mempropagandakan Indonesia sebagai negara yang melindungi terorisme. Padahal, selama ini polisi terus berkomunikasi dan menyelidiki masalahnya hingga tuntas. “Yang penting, jangan sampai kita melangkahi proses hukum,” sergahnya. (Rommy Fibri – dari Kuala Lumpur)