Seorang pengunjuk rasa ditahan oleh tentara Thailand selama demonstrasi anti-kudeta di Monumen Kemenangan di Bangkok, Thailand (24/5). Junta militer Thailand juga melengserkan kepala polisi dan menonaktifikan kantor perdana menteri. AP/Wason Wanichakorn
TEMPO.CO, Poipet – Seratus ribu lebih warga Kamboja dilaporkan telah meninggalkan Thailand setelah junta militer dianggap akan merugikan posisi mereka sebagai pekerja imigran. Menurut mereka, sejak pekan lalu, militer telah menangkap dan mendeportasi para pekerja asing ilegal.
Menurut laporan Channel News Asia, hingga hari Selasa, 17 Juni 2014, sudah ada 188 ribu pekerja Kamboja yang meninggalkan Negeri Gajah Putih ini. Menurut pernyataan dari Gubernur Provinsi Banteay Meanchey, Kor Sam Saraeut, mereka dikembalikan dari Thailand ke Poipet (perbatasan utama Thaoland-Kamboja).
Di perbatasan ini, menurut wartawan BBC Jonathan Head, mereka menumpang kereta yang penuh sesak menuju Kamboja setelah sebelumnya diangkut dengan menggunakan truk tentara menuju perbatasan.
Junta militer Thailand menolak klaim apa pun bahwa pihaknya telah memaksa pekerja Kamboja keluar dari negara tersebut setelah mengeluarkan peringatan pekan lalu yang menganggap pekerja asing ilegal sebagai "ancaman".
Untuk membahas krisis pekerja ini, Duta Besar Kamboja untuk Thailand Eat Sophes dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow pada Selasa pagi.
