Sebuah helikopter PBB yang mengangkut warga terluka dari Bor, tiba di bandara di Juba, Sudan Selatan, Minggu (22/12). AP/UNMISS
TEMPO.CO, Juba - Pemerintah Sudan Selatan dan kelompok pemberontak telah menandatangani sebuah kesepakatan gencatan senjata yang diharapkan dapat mengakhiri konflik bersenjata yang sudah berlangsung selama lima pekan. Perang saudara telah menewaskan ratusan tentara dan warga sipil di negeri termuda di dunia itu.
Kesepakatan damai itu diteken di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, Kamis, 23 Januari 2014, oleh perwakilan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan bekas wakilnya, Riek Machar. Perdamaian antara pemerintah dan pemberontak ini merupakan perkembangan baru yang pertama sejak kekisruhan politik terjadi pada 15 Desember 2013.
Mediator perundingan damai ini--yang berasal dari blok Intergovernmental Authority on Development (IGAD) kawasan Afrika Timur--mengatakan kesepakatan itu akan memberi tempat untuk adanya verifikasi dan mekanisme pengawasan gencatan senjata serta memberi akses kepada lembaga pemberi bantuan ke negara ini.
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa dalam perjanjian itu pemerintahan Kiir juga sepakat membebaskan sebelas pejabat dekat Machar yang ditahan semasa peperangan, meskipun tidak ada batas waktu yang diberikan untuk pembebasan mereka.
Dalam perundingan dua kubu yang berseteru itu, masalah tahanan menjadi pokok pembahasan yang krusial. "Ada dua kesepakatan dalam pertemuan tersebut, yang tujuan utamanya adalah menciptakan suasana perdamaian di dalam negeri saya," kata Taban Deng Gai, kepala delegasi Machar.
Deng Gai, seorang jenderal Angkatan Bersenjata Sudan Selatan sebelum membelot ke kubu pemberontak, mengatakan dia berharap kesepakatan tersebut akan membuka jalan menuju dialog politik nasional yang serius serta terciptanya perdamaian abadi di Sudan Selatan.
