Kondisi tempat tinggal pengungsi Suriah yang kumuh dari rerntuhan bangunan kuno di Kafer Rouma, Suriah, (27/9). Warga pengungsi Suriah menempati tempat ini karena tempat tinggalnya sedang terjadi genjatan senjata. (AP Photo)
TEMPO.CO, New York - Dewan Keamanan PBB mendesak pemerintahan Suriah membuka perbatasannya guna penyaluran bantuan kemanusiaan seraya menyerukan kepada semua pihak yang berkonflik untuk mengamankan rute yang dilintasi konvoi.
Lebih dari dua juta warga Suriah, hampir semuanya perempuan dan anak-anak, telah meninggalkan negeri itu menyusul konflik berdarah yang telah berlangsung 30 bulan sejak Maret 2011. Menurut taksiran PBB, akibat perang saudara tersebut, lebih dari 110 orang tewas.
Jutaan orang di dalam negeri Suriah putus asa untuk mendapatkan bantuan yang datang sangat lambat lantaran dipicu kekerasan serta birokrasi yang berlebihan.
Sebanyak 15 anggota Dewan Keamanan PBB setuju menandatangani kesepakatan tak mengikat (non-binding) yang dipersiapkan oleh Australia dan Luxemburg. Kesepakatan itu berisi dukungan bantuan kemanusiaan ke Suriah.
Dalam pernyataan yang diperoleh media, Dewan mendesak Presiden Suriah Bashar al-Assad mengambil langkah segera untuk memfasilitasi operasi bantuan kemanusiaan serta menghapus birokrasi.
