Presiden Palestina Mahmoud Abbas. AP/ Mustafa Quraishi
TEMPO.CO, Ramallah - Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Sabtu 27 April 2013, mengatakan, ia akan memulai pembicaraan dengan semua faksi yang bertikai, termasuk Hamas, untuk membentuk pemerintah persatuan. Ini merupakan langkah penting untuk mengakhiri tahun-tahun perpecahan yang merusak internal Palestina.
Juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan, Abbas belum membicarakan soal ini dengan pihaknya. Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, hanya mendengar tentang ajakan bergabung dalam pemerintahan persatuan itu dalam laporan media.
Hamas dan Abbas, yang mengepalai Fatah dan memegang kekuasaan di wilayah pemerintahan sendiri di Tepi Barat, berselisih cukup lama. Puncaknya terjadi saat Hamas merebut Jalur Gaza dalam perang saudara singkat tahun 2007.
Upaya penyatuan keduanya sebelumnya kandas karena tak dapat menyetujui agenda bersama, utamanya soal bagaimana menangani konflik dengan Israel. Hamas berkomitmen untuk menghancurkan Israel, sedangkan Fatah mendukung solusi dua negara dimana negara Palestina berdiri berdampingan dengan Israel.
Kebutuhan untuk membentuk pemerintahan baru ini dipicu oleh pengunduran diri Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad awal bulan ini karena keretakan hubungannya dengan Abbas. Ini juga menciptakan kesempatan bagi Abbas untuk membentuk pemerintah persatuan.
Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Palestina, Wafa, Sabtu 27 April 2013, Abbas mendesak semua faksi "untuk bekerja sama" membentuk pemerintah persatuan nasional yang nantinya akan bertanggungjawab menyiapkan pemilihan presiden dan parlemen.
Hamas dan Fatah telah berulang kali gagal menjembatani perbedaan politik di antara mereka meski sudah menandatangani perjanjian rekonsiliasi yang ditengahi Mesir pada tahun 2011. Belum ada langkah substantif untuk melaksanakan kesepakatan yang dibuat dua tahun lalu itu.
Hamas menolak perjanjian damai interim yang ditandatangani para pemimpin Fatah pada 1990-an dengan Israel. Sementara pembicaraan perdamaian antara Israel dan pemerintahan Abbas juga terhenti sejak 2010 karena Israel memperluas pemukiman warga Yahudi di Tepi Barat.
