TEMPO.CO, Yangon - Empat harian umum milik swasta untuk pertama kalinya terbit di Myanmar setelah hampir 50 tahun. Namun sejumlah kendala mengadang, termasuk gagal terbit, pembiayaan yang buruk, peralatan kuno, dan kelangkaan wartawan.
Enam belas harian diberi hak oleh pemerintah, namun hanya empat yang berhasil terbit.
Union Daily, salah satu dari tiga harian yang diedarkan secara gratis, menggunakan kekuatan keuangan untuk mengalahkan pesaingnya seperti D-Wave, koran milik partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Koran ini diterbitkan perusahaan yang berafiliasi dengan pemerintah.
"Keempatnya terjual habis dengan cepat hari ini," kata Kyi Kyi, seorang penjual buku di pinggir jalan pada Reuters.
Namun ia menyatakan sulit meramal keberlangsungan media ini. "Tiga dijual gratis dan sisanya dijual 150 kyat (setara US$ 0,17)," katanya.
Myanmar dipimpin pemerintah sipil pada awal 2011 setelah kediktatoran militer melepaskan cengkeramannya selama setengah abad di Myanmar. Sejak itu reformasi media sebagai bagian dari program demokratisasi mulai digagas pada bulan Agustus 2012.
Tiga surat kabar lain yang didistribusikan adalah Voice Daily, Golden Fresh Land, dan The Standard Time Daily, semuanya berbahasa Burma.
"Terus terang, pemerintah memberikan lisensi jauh lebih awal dari yang kami harapkan dan kami sungguh-sungguh terkejut," kata Ko Maung, nama samaran, salah satu redaktur koran baru.
Kementerian Informasi telah mengundang mitra lokal dan asing untuk berinvestasi di perusahaan patungan untuk menerbitkan New Light of Myanmar, satu-satunya koran berbahasa Inggris yang ada selama ini. Selama rezim militer berkuasa, koran ini menjadi koran propaganda.
Terbitnya media yang dikelola swasta ini mepuji banyak analis. Lembaga Reporters Without Borders (RSF) memeringkat Myanmar pada posisi ke-151 dari 179 negara dalam Indeks Kebebasan Pers, naik 18 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
REUTERS | TRIP B
Berita terkait
Militer Tuduh Pemilu Myanmar Dicurangi, Pemerintahan Aung San Suu Kyi Terancam
29 Januari 2021
Militer Myanmar menuduh pemilu diwarnai kecurangan dan tidak mengesampingkan kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi
Baca SelengkapnyaInvestigasi Reuters: Cerita Pembantaian 10 Muslim Rohingya
10 Februari 2018
Dua orang disiksa hingga tewas, sedangkan sisanya, warga Rohingya, ditembak oleh tentara.
Baca SelengkapnyaMiliter Myanmar Temukan 17 Jasad Umat Hindu, ARSA Dituding Pelaku
27 September 2017
Militer Myanmar?kembali menemukan 17 jasad umat Hindu?di sebuah kuburan massal di Rakhine dan ARSA dituding sebagai pelakunya.
Baca SelengkapnyaDewan Keamanan PBB Lusa Bahas Nasib Rohingya
26 September 2017
Dewan Keamanan PBB akan bertemu lusa untuk membahas penindasan Rohingya di Myanmar.
Baca SelengkapnyaMyanmar Sebut Milisi Rohingya Tindas Warga Hindu di Rakhine
26 September 2017
Pasukan militer?Myanmar mulai membuka satu persatu?tudingan?kekejaman?oleh?milisi Rohingya atau ARSA.
Baca SelengkapnyaPengadilan Rakyat Mendakwa Mynmar Melakukan Genosida
25 September 2017
Pengadailan Rakyat Internasional menyimpulkan Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas muslim Rohingya.
Baca SelengkapnyaBangladesh Bebaskan 2 Jurnalis Myanmar yang Ditahan di Cox Bazar
23 September 2017
Kedua jurnalis Myanmar ini berpengalaman bekerja untuk berbagai media internasional.
Baca SelengkapnyaWarga Hindu Ikut Jadi Korban Kerusuhan di Rakhine Myanmar
6 September 2017
Sebagian warga Hindu mengungsi ke Banglades dan tinggal berdampingan dengan warga Muslim Rohingya.
Baca SelengkapnyaJet Tempur Myanmar Hilang Kontak Saat Latihan
5 September 2017
Satu pesawat tempur militer Myanmar hilang saat melakukan pelatihan penerbangan di wilayah selatan Ayeyarwady.
Baca SelengkapnyaBentrok di Myanmar, Kemenlu: ASEAN Pegang Prinsip Non-Intervensi
27 Agustus 2017
ASEAN mendukung Myanmar dalam proses demokrasi, rekonsiliasi, dan pembangunan di negara tersebut dengan memegang prinsip non-intervensi.
Baca Selengkapnya