Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. REUTERS/Chip East
TEMPO.CO, Jakarta - Pajak Ditahan Israel, Palestina Krisis Keuangan
RAMALLAH -- Langkah Israel menahan pajak yang menjadi hak Palestina plus minimnya dukungan dunia internasional membuat Palestina menghadapi krisis keuangan parah. Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Pemerintah Otoritas Nasional Palestina (PNA) berharap segera mendapat bantuan guna pemulihan.
Abbas mengatakan saat ini Pemerintah Palestina menghadapi defisit anggaran mencapai US$ 1 miliar. Pemerintah, kata Abbas, terpaksa meminjam US$ 100 juta dari bank lokal untuk membayar gaji pegawai pemerintah yang tertunggak. Tunggakan ini sempat membuat pegawai pemerintah melancarkan aksi mogok kerja.
"Kami berusaha sekuat mungkin untuk membuat jaring pengaman finansial yang dijanjikan oleh negara Arab dalam pertemuan puncak Baghdad menjadi kenyataan," kata Abbas di Ramallah, Kamis, 3 Januari 2013, lalu.
Negara Arab menjanjikan jaring pengaman bulanan bernilai US$ 100 juta saat pertemuan tingkat tinggi Arab di Baghdad, Irak, Maret lalu. Namun tapi jaring pengaman itu masih belum berfungsi. “Tanpa jaring pengaman situasi akan parah dan makin memburuk,” kata Abbas.
Blokade dan pembatasan yang dilakukan Israel membuat Palestina sulit melakukan kegiatan ekonomi. Pengetatan kian bertambah setelah Palestina mendapatkan status baru sebagai peninjau bukan anggota di PBB.
Hamas - Fatah Berdamai, Palestina Menuju Satu Pemerintahan
18 September 2017
Hamas - Fatah Berdamai, Palestina Menuju Satu Pemerintahan
Hamas menerima persyaratan damai yang ditawarkan kepala gerakan Fatah sekaligus Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, untuk mengakhiri dua pemerintahan di Palestina.
