TEMPO.CO, Phnom Penh-- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton menawarkan solusi bagi negara-negara yang berseteru ihwal kepemilikan Laut Cina Selatan. Dalam pertemuan Forum Regional ASEAN di Kamboja, Kamis 12 Juli 2012 Clinton mengusulkan agar pihak-pihak berseteru membuka kerja sama dalam eksplorasi energi di kawasan tersebut.

Namun, sebelum kerja sama berlangsung, seluruh pihak diharapkan menyelesaikan aturan main sesuai dengan hukum laut internasional. "Kami berharap ASEAN dan Cina memulai progress terbaru untuk mematangkan aturan tersebut," kata Clinton.

Sebelum pertemuan berlangsung, Cina dengan tegas menolak upaya pembahasan sengketa secara multilateral melalui ASEAN. Menteri Luar Negeri Cina Yang Jiechi menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus berlangsung secara bilateral.

Meski dapat menerima posisi Cina, Clinton berusaha membujuk negara tersebut agar bersedia membahas aturan main wilayah sengketa melalui kerja sama multilateral. "Karena penyelesaian melalui bilateral merupakan resep bagi kebingungan dan konfrontasi lebih lanjut," dia menegaskan.

Pertemuan antara Clinton dan Yang Jiechi dalam kesempatan terpisah akhirnya berhasil memperlunak sikap Beijing ihwal sengketa di Laut Cina Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, Yang mengindikasikan bahwa Beijing akan hadir dalam diskusi mengenai aturan main Laut Cina Selatan pada sekitar September mendatang.

Kawasan kaya energi di Laut Cina Selatan yang juga sangat penting bagi jalur perdagangan menjadi rebutan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Tapi Cina mengakuisisi seluruh laut sebagai miliknya berdasar klaim sejarah.

VOA | REUTERS | CHANNEL NEWS ASIA | SITA PLANASARI AQUADINI