TEMPO.CO, Tepi Barat - Salah satu jaringan supermarket terbesar di Inggris baru saja mengumumkan kebijakan baru pada Ahad, 29 April 2012. Bahwa mereka memboikot produk agrikultur Israel yang diproduksi di kawasan Tepi Barat.
Kebijakan ini merupakan kebijakan pertama oleh Inggris untuk mengakhiri kesepakatan "jalur hijau" (green line) dengan perusahaan Israel. Akibat keputusan baru dari supermarket itu, tiga perusahaan agrikultur Israel akan terkena efek langsung, yaitu Agrexco, Mehadrin, dan Arava.
Keputusan supermarket Inggris itu merupakan kemenangan dari kampanye organisasi pro-Palestina di Inggris selama tiga tahun terakhir. Organisasi pembela Palestina itu telah berjuang agar perusahaan Inggris memboikot, menarik investasi, dan memberikan sanksi (boikot, divestasi, dan sanksi, atau BDS) ke Israel.
Co-op, jaringan supermarket terbesar kelima di Inggris, menegaskan bahwa kebijakan mereka bukan boikot. Mereka tetap bekerja sama dengan perusahaan yang menjamin bahwa produk mereka diperoleh atau diproduksi dari kawasan di luar "jalur hijau".
Pembatasan terhadap produk-produk Israel di Eropa sebenarnya sudah ada sejak 2009. Diawali oleh Perdana Menteri Inggris Gordon Brown yang menginstruksikan para pengecer agar memilah produk dari permukiman Israel-Palestina. Pembedaan itu berdasarkan produk Palestina dan produk yang dibuat di kawasan "jalur hijau". Aturan yang dibuat Brown ternyata mendapat penolakan Israel. Isu tersebut sempat menjadi ketegangan utama hubungan Israel dan Inggris kala itu.
Gerakan BDS kini mulai menyempit dari yang menyasar Israel sebagai negara menjadi perusahaan yang memproduksinya, seperti Agrexco. Agrexco adalah sebuah korporasi yang melayani ribuan petani dan perusahaan pertanian di kawasan permukiman dengan orientasi ekspor.
Hilary Smith, anggota Jaringan Boikot Israel, menyambut baik keputusan Co-op. "Co-op telah menjadi pemimpin internasional dengan membuat keputusan bersejarah untuk memaksa perusahaan Israel menjelaskan keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia Palestina. Kami mendesak pengecer lain untuk mengikuti dan mengambil tindakan serupa."
Kementerian Luar Negeri menyayangkan keputusan Co-op. Menurut mereka, ada cara yang lebih positif dalam mengakhiri konflik ketimbang boikot yang justru memunculkan atmosfer konfrontasi.
