TEMPO.CO, Yangoon - Lima belas tahun silam, dia masih mendekam dalam rumah. Kendati tinggal di kediaman pribadi, namun menyesakkan dada lantaran kehidupannya diawasi ketat oleh junta militer sehubungan dengan statusnya sebagai tahanan rumah.
Itu dulu, kini semuanya telah berlalu. Sejak pemilu parlemen digelar, Ahad, 1 April 2012, Suu Kyi bakal jauh lebih leluasa bergerak karena partai pimpinan penerima Nobel Perdamaian 1991 ini, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), telah memenangkan kursi parlemen sehingga Suu Kyi bisa berjuang secara politik di parlemen.
Negeri yang mulai berangsur-angsur dikurangi sanksi ekonominya oleh Eropa ini, Ahad kemarin, menunjukkan komitmennya terhadap perubahan politik. Militer yang mengambil kekuasaan sejak dua dekade silam memberikan kesempatan kepada Aung Saan Suu Kyi melalui partai NLD mengikuti pemilihan umum parlemen serta memberikan keleluasaan kepada media asing meliput jalannya pesta demokrasi tersebut.
Hasilnya, partai pimpinan Suu Kyi, NLD, meraih suara terbanyak di 44 distrik. Itu artinya Suu Kyi bakal menjadi salah satu anggota parlemen. Oleh sebab itu, perjuangannya kali ini bisa dilakukan secara resmi di parlemen.
Kemenangan ini pantas disambut meriah oleh penyokong perempuan berusia 66 tahun itu. Karena mereka sangat merindukan kebebasan berpolitik yang dibungkam oleh pemerintah otoriter militer sejak 20 tahun silam.
"Saya merasa seperti ingin menari," kata Khin Maung Myint, seorang pelukis berusia 65 tahun di tengah kerumunan massa yang berpesta kemenangan di markas partai di Yangoon. "Saya begitu bahagia bahwa mereka mengalahkan militer. Kami ingin sebuah partai berdiri untuk rakyat."
U Min Zaw, seorang perajin emas yang juga pendukung partai Aung San Suu Kyi, mengaku bahwa dia ikut serta dalam pesta pencoblosan kemarin. "Saya ikut pemilu, meskipun partai militer tetap utuh."
"Ini sebuah langkah kecil, hanya sedikit demokrasi," kata Min Zaw. NLD, tambahnya, akan menjadi yang terbaik di kursi minoritas parlemen. "Namun masa depan bakal lebih bersinar daripada sebelumnya."
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton memberikan ucapan selamat atas pelaksanaan pemilu di Myanmar. Hal itu disampaikan dari Istanbul saat mengikuti pertemuan yang membahas krisis Suriah.
THE NEW YORK TIMES | CHOIRUL
Berita terkait
Militer Tuduh Pemilu Myanmar Dicurangi, Pemerintahan Aung San Suu Kyi Terancam
29 Januari 2021
Militer Myanmar menuduh pemilu diwarnai kecurangan dan tidak mengesampingkan kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi
Baca SelengkapnyaInvestigasi Reuters: Cerita Pembantaian 10 Muslim Rohingya
10 Februari 2018
Dua orang disiksa hingga tewas, sedangkan sisanya, warga Rohingya, ditembak oleh tentara.
Baca SelengkapnyaMiliter Myanmar Temukan 17 Jasad Umat Hindu, ARSA Dituding Pelaku
27 September 2017
Militer Myanmar?kembali menemukan 17 jasad umat Hindu?di sebuah kuburan massal di Rakhine dan ARSA dituding sebagai pelakunya.
Baca SelengkapnyaDewan Keamanan PBB Lusa Bahas Nasib Rohingya
26 September 2017
Dewan Keamanan PBB akan bertemu lusa untuk membahas penindasan Rohingya di Myanmar.
Baca SelengkapnyaMyanmar Sebut Milisi Rohingya Tindas Warga Hindu di Rakhine
26 September 2017
Pasukan militer?Myanmar mulai membuka satu persatu?tudingan?kekejaman?oleh?milisi Rohingya atau ARSA.
Baca SelengkapnyaPengadilan Rakyat Mendakwa Mynmar Melakukan Genosida
25 September 2017
Pengadailan Rakyat Internasional menyimpulkan Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas muslim Rohingya.
Baca SelengkapnyaBangladesh Bebaskan 2 Jurnalis Myanmar yang Ditahan di Cox Bazar
23 September 2017
Kedua jurnalis Myanmar ini berpengalaman bekerja untuk berbagai media internasional.
Baca SelengkapnyaWarga Hindu Ikut Jadi Korban Kerusuhan di Rakhine Myanmar
6 September 2017
Sebagian warga Hindu mengungsi ke Banglades dan tinggal berdampingan dengan warga Muslim Rohingya.
Baca SelengkapnyaJet Tempur Myanmar Hilang Kontak Saat Latihan
5 September 2017
Satu pesawat tempur militer Myanmar hilang saat melakukan pelatihan penerbangan di wilayah selatan Ayeyarwady.
Baca SelengkapnyaBentrok di Myanmar, Kemenlu: ASEAN Pegang Prinsip Non-Intervensi
27 Agustus 2017
ASEAN mendukung Myanmar dalam proses demokrasi, rekonsiliasi, dan pembangunan di negara tersebut dengan memegang prinsip non-intervensi.
Baca Selengkapnya