TEMPO.CO , New York - Presiden Suriah Bashar al-Assad menolak upaya utusan khusus PBB-Liga Arab, Kofi Annan untuk menengahi diakhirinya kekerasan di negeri itu. Sumber Amerika Serikat mengatakan al-Assad membalas proposal Annan dengan mengatakan dia tidak mengakui Annan sebagai wakil Liga Arab dan ia tidak akan melakukan apapun sampai oposisi meletakkan senjatanya.
Annan, mantan sekretaris jenderal PBB, mengatakan sebelumnya dalam sebuah pernyataan bahwa ia meninggalkan "usulan konkret" setelah bertemu al-Assad selama akhir pekan lalu di Damaskus. Pada hari Selasa, sebelum menerima respon, Annan bertemu di Turki dengan pejabat pemerintah dan anggota oposisi Suriah.
"Setelah saya menerima jawaban mereka, kita akan tahu bagaimana bereaksi," Annan mengatakan. "Tapi saya katakan bahwa pembunuhan dan kekerasan harus dihentikan. Orang-orang Suriah telah banyak kehilangan. Mereka layak lebih baik."
Annan bertemu hari Selasa dengan Burhan Ghalioun, ketua Dewan Nasional Suriah, yang mewakili oposisi dalam pertemuan internasional. Diskusi-diskusi mereka dikatakannya sangat "produktif".
Tapi produktivitas pembicaraan memang sulit untuk diukur. Upaya diplomatik berulang kali gagal untuk menyelesaikan konflik Suriah. Dewan Keamanan PBB mengangkat masalah itu Senin, dengan Amerika Serikat dan Inggris mendorong tindakan yang cepat pada resolusi.
Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, yang mengambil bagian dalam pertemuan itu, mengatakan Selasa, "Kami terus menerapkan tekanan pada Assad dan rezimnya di Suriah untuk menghentikan kebrutalan." Ia menyerukan semua negara, bahkan mereka yang sebelumnya telah "menjegal upaya kita" -- merujuk pada Cina dan Rusia -- untuk satu suara menyerukan diakhirinya pembunuhan warga sipil dan memulai transisi menuju demokrasi. Rusia dan Cina memveto resolusi Dewan Keamanan PBB bulan lalu untuk memberi tindakan agar rezim al-Assad menghentikan kekerasan.
Lebih dari 8.000 orang tewas dalam konflik Duriah, termasuk banyak wanita dan anak-anak, kata Nassir Abdulaziz Al-Nasser, presiden Majelis Umum PBB. Aktivis oposisi menyebutkan korban lebih dari 9.000 orang.
