TEMPO.CO, Para pemimpin muslim Bosnia, Serbia, dan Kroasia sepakat membentuk pemerintahan setelah mengalami kebuntuan politik sejak pemilu 2010.
Mereka sepakat membentuk pemerintahan bersama dan meloloskan anggaran 2011 demi menghindari masalah keuangan. Langkah ini untuk mengakhiri kebuntuan politik sejak pemilihan umum 2010.
"Kami telah mengambil kata sepakat untuk membentuk pemerintahan bersama," ujar Sulejman Tihic, pemimpin Partai SDA Muslim, kepada wartawan, Rabu, 28 Desember 2011 waktu setempat.
Milorad Dodik, pemimpin Serbia-Bosnia garis keras, sangat mendukung terbentuknya pemerintahan ini yang dianggap sebagai "sebuah kemenangan atas sebuah kompromi dan saling pengertian".
Bosnia telah mengalami kelumpuhan politik dan keuangan lebih dari setahun sejak digelarnya pemilihan anggota parlemen 2010. Kebuntuan ini disadari oleh para pemimpin politik di Bosnia sehingga perlu ada reformasi politik yang bisa membantu masalah perekonomian negara.
Para pengamat mengatakan, dengan melihat kondisi demikian, Uni Eropa dan para duta besar negara-negara Barat meminta para pemimpin partai agar segera mengambil langkah nyata yakni melakukan kesepakatan membentuk pemerintahan agar ekonomi negara tidak kian kacau.
"Kesepakatan para pemimpin politik tersebut sangat bagus, termasuk kerja sama di Dewan Menteri dan langkah-langkah penting lainnya," kata Valentine Inzko, pengamat internasional di Bosnia.
Sejak kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri perang Bosnia 1992-1995, kekuasaan di Bosnia dibagi oleh tiga kelompok partai nasionalis. Pemerintahan dibentuk berdasarkan kelompok etnis, sedangkan kelompok muslim Bosnia mendapatkan jatah empat kursi, tiga kursi untuk Serbia dan Kroasia.
