TEMPO Interaktif, Canberra – Hubungan Pemerintah Australia dengan kerajaan bisnis media Rupert Murdoch menegang setelah Kementerian Komunikasi menolak penawaran Sky News, salah satu jaringan televisi milik News Corp., untuk mengoperasikan jasa penyiaran internasional Negeri Kangguru, Australia Network.
Sky News, sebelumnya telah mengajukan penawaran melawan jaringan penyiaran milik pemerintah Australian Broadcasting Corp (ABC) untuk kontrak sepuluh tahun juta menyiarkan Australia Network ke 44 negara di wilayah Asia Pasifik senilai US$ 229 juta. Selama ini Sky News mengoperasikan jasa penyiaran di Inggris, BSkyB.
Menurut Menteri Komunikasi Stephen Conroy, ABC yang selama ini mengoperasikan Australia Network akan melanjutkannya secara permanen. Dia mengatakan, proses tender yang dibatalkan sebulan lalu, telah terganggu oleh bocoran berita di media yang menyebutkan bahwa komite terder independen dua kali memilih tawaran Sky News.
“Pemerintah menyayangkan proses ini tak menemukan solusi yang memuaskan, tapi yang jelas saat ini demi kepentingan nasional perlu dibuat keputusan yang jelas tentang masa depan layanan ini ketimbang membiarkan ketidakpastian melanjutkannya,” kata Conroy kemarin seperti dikutip Associated Press. Melihat pengalaman selama ini, pemerintah juga meyakini layanan penyiaran internasional Australia bisa dilakoni oleh penyelenggara penyiaran nasional.
Chief Executive Sky News, Angelos Frangopoulos, mengataan kepada The Australian—koran milik News Corp—bahwa keputusan tersebut tak wajar. Frangopoulos juga mengatakan dia akan meminta kompensasi atas keputusan tersebut.
Sebelumnya Pemerintah Australia menuduh kerajaan media Rupert Murdoch, yang memiliki 70 persen koran di Australia, telah bertindak bias terhadap Partai Buruh yang berkuasa. Pemerintah juga membuka kemungkinan meningkatkan pengaturan koran di Australia setelah News Corp., menutup News of the World—tabloid terlarisnya di Inggris setelah tersandung penyadapan ilegal Juli lalu.
AGOENG WIJAYA | AP
