TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur - Amnesty International, kelompok lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia yang bermarkas di London, kemarin mendesak Pemerintah Malaysia agar menangkap dan menahan Presiden Sudan Omar al-Bashir setibanya di negara tersebut untuk mengikuti pertemuan forum ekonomi.
Bashir bersama beberapa kepala negara dari Afrika, termasuk Presiden Zimbabwe Robert Mugabe, seperti dilaporkan AFP, diundang Pemerintah Malaysia menghadiri forum ekonomi di Kota Putrajaya.
"Malaysia tidak seharusnya berubah menjadi tempat berlabuh buron internasional. Pemerintah Malaysia harus melarang Bashir memasuki teritorinya dan menangkapnya jika dia muncul," kata Amnesty dalam pernyataannya.
Mahkamah Internasional (International Criminal Court) telah mengumumkan penangkapan Bashir dengan tuduhan sebagai dalang aksi kekejaman atas kemanusiaan di Darfur, Sudan. Rezim Bashir dituding bertanggung jawab atas tewasnya 300 ribu penduduk dan 2,7 juta penduduk yang mengungsi akibat konflik yang terjadi antara kelompok etnis Afrika dan milisi Arab pada 2003.
Sejauh ini, negara-negara anggota belum melaksanakan perintah eksekusi Mahkamah Internasional lewat kebijakan dan perintah menangkap. Malaysia, menurut Amnesty, memang belum menjadi anggota Mahkamah Internasional, tapi negara itu mengumumkan pada Maret lalu niatnya bergabung dengan Mahkamah Internasional.
Menteri Kabinet Malaysia yang bertanggung jawab atas bidang urusan parlemen, Nazri Abdul Aziz, merekomendasikan kepada rekan kerjanya agar mencabut undangan untuk Bashir. "Saya sungguh-sungguh menyarankan pemerintah menarik undangan itu," ujarnya.
Deputi Menteri Luar Negeri Malaysia Kohilan Pillay kepada AFP menjelaskan bahwa Bashir bersama para kepala negara Afrika lainnya akan berpartisipasi dalam Langkawi International Dialogue pada 9-21 Juni mendatang.
AP | STRAITS TIMES | MARIA RITA
Berita terkait
Putus Hubungan dengan Qatar, Kepentingan Yaman Diwakili Sudan
21 Juni 2017
Sudan sepakat menerima permintaah Yaman.
Baca SelengkapnyaAmnesty: Sudan Selatan Bakar 2.000 Rumah Penduduk
1 April 2017
PBB mengkategorikan pembakaran rumah penduduk sebagai genosida.
Baca SelengkapnyaTNI Gelar Festival Layang-layang di Sudan
27 Februari 2017
Festival tersebut bertujuan menghibur para pelaksana misi perdamaian di Sudan di sela kegiatan rutin.
Baca SelengkapnyaPenyelundupan Senjata di Sudan, Polisi RI Bakal Dipulangkan
21 Februari 2017
Wakil Menlu Abdurrahman Fachir memastikan polisi RI yang dituduh menyelundupkan senjata di Sudan akan dipulangkan.
Baca SelengkapnyaPerampokan Sapi, Ribuan Orang Tewas di Sudan Selatan
5 Februari 2017
Kekerasan melanda desa-desa, perempuan diculik dan dibunuh.
Baca SelengkapnyaKeamanan Terkendali, Sudah Selatan Tolak Pasukan PBB
13 Januari 2017
Menurut Menteri Pertahanan Kuol Manyang Juuk, Sudan Selatan memang sudah tak perlu lagi pasukan PBB untuk melindungi pasukan regi
Baca SelengkapnyaTanpa Dakwaan, Sudan Bebaskan 6 Mahasiswa
21 Juni 2016
Para mahasiswa itu dicokok saat berlangsung kerusuhan di Univeritas Khartum yang melibatkan mahasiswa dan pasukan keamanan.
Baca SelengkapnyaPBB: Perempuan Dijadikan Upah Seks Milisi di Sudan
12 Maret 2016
Pemerintah Sudan Selatan menolak militernya menjadikan warga sipil sasaran serangan, namun berjanji akan melakukan invstigasi.
Kecelakaan Pesawat, Bayi Ini Satu-satunya Korban Selamat
7 November 2015
Bayi perempuan itu ditemukan ketika pasukan keamanan dan wartawan tengah berusaha mencari kotak hitam
Baca SelengkapnyaKecelakaan Pesawat di Sudan Selatan, 41 Tewas
4 November 2015
Cuaca buruk menyulitkan petugas mencari korban lainnya.