TEMPO Interaktif, Johannesburg:Dalam pembukaan KTT Pembangunan Berkelanjutan yang akan berlangsung Senin mendatang, Presiden Megawati akan menjadi kepala negara pertama, di luar tuan rumah, yang menyampaikan pidato. "Presiden akan berpidato sesudah Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki dan Sekjen PBB Kofi Annan," kata Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajudha, Jumat (30/8), di Johannesburg. Berbicara di hadapan Indonesian People's Forum (IPF), Hassan mengatakan, ada tanda-tanda sejumlah isu macet di tingkat pejabat senior. Karena itu, kemarin diadakan pertemuan Steering Committee yang beranggotakan tuan rumah Afrika Selatan, Indonesia, dan Brasil sebagai mantan penyelenggara KTT Bumi di Rio pada 1992. Komite ini bertugas mengarahkan perundingan agar KTT Johannesburg berhasil. "Ini menunjukkan peran penting kita," kata Hasan. Namun, IPF --forum lembaga swadaya masyarakat dan major groups dalam masyarakat--menilai pemerintah Indonesia tidak secara sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan itu dan delegasinya kurang aktif berunding. "Ketidakandalan ini dimulai dari jumlah dan komposisi Indonesia yang tidak mementingkan upaya negosiasi substansi untuk memenangkan kepentingan Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan," kata Emmy Hafild dari IPF. IPF juga mengkhawatirkan bahwa pidato kepala negara Senin nanti tidak memuat hal-hal penting yang dapat mempengaruhi perundingan. Beberapa krusial hingga kini memang belum terpecahkan. Hasan menyebutkan, soal-soal itu mencakup prinsip Rio tentang tanggung jawab bersama tapi berbeda, prinsip kehati-hatian, perubahan pola produksi dan konsumsi. Juga isu lain seperti good governance, hak-hak asasi manusia, dana solidaritas, sanitasi, energi, perubahan iklim, sumberdaya alam, biodiversitas. Lalu pelabelan barang-barang publik, globalisasi, perdagangan dan keuangan, isu sosial, serta kemitraan. Perdebatan terutama berlangsung di antara tiga kubu: AS, Uni Eropa, dan negara-negara berkembang yang tergabung dalam G-77. IPF mengharapkan Presiden Megawati dapat menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam isu-isu penting yang ditanggapi secara konservatif oleh negara-negara G-77. Termasuk di dalamnya good governance, hak-hak asasi manusia, dan energi. Presiden diharap juga berusaha keras agar isu-isu lingkungan hidup di tingkat global, regional, nasional, dan lokal tidak dipadati oleh agenda-agenda perdagangan bebas yang merugikan Dunia Ketiga, termasuk rakyat Indonesia. (Dian Basuki-Johannesburg)