TEMPO Interaktif, Pejabat senior Uni Eropa mengatakan Bolivia memiliki hak melakukan nasionalisasi perusahaan sepanjang mereka memberikan kompensasi yang fair.
Kenneth Bell, Ketua Delegasi Uni Eropa untuk Bolivia, menjelaskan nasionalisasi adalah sebuah hak berdaulat pemerintah Bolivia.
Hal tersebut disampaikan Bell seminggu setelah Presiden Bolivia secara kontroversial menguasai empat perusahaan listrik. Dua perusahaan pembangkit listrik tersebut di antaranya milik Inggris dan perusahaan Prancis.
Polisi menguasai perusahaan tersebut pada Hari Buruh menyusul surat perintah Presiden Evo Morales melakukan nasionalisasi.
Dalam sebuah wawancara dengan koran Bolivia La Prensa, Bell menunjuk peristiwa di Eropa. Di kawasan ini sejumlah bank diambil alih negara karena terjadi krisis ekonomi global.
Dia melanjutkan, meskipun baru-baru ini terjadi nasionalisasi, perusahaan-perusahaan Eropa seperti Repsol, Total, dan British Gas tetap aktif di Bolivia.
Ahad waktu setempat, menurut media lokal, Bolivia mengambil alih perusahaan pembangkit listrik milik Glencore International AG, Swis. Pengambilalihan itu berlangsung sehari setelah Presiden Evo Morales mengeluarkan dekrit nasionalisasi tiga perusahaan pembangkit tenaga listrik. "Sejak sekarang, pembangkit listrik Vino-Antimonio milik negara," kata Perdana Menteri Oscar Coca, seperti dikutip kantor berita Erbol.
"Kami mengambil alih seluruh perusahaan listrik. Negara sekarang menguasai 80 persen produksi listrik untuk Bolvia. Cepat atau lambat, negara akan menguasai 100 persen," kata Morales dalam sebuah acara jumpa pers.
Jumat pekan lalu, Morales mengunjungi Venezuela untuk menandatangani kerjasama perdagangan dan jual beli gas alam dengan pemimpin sosialis Hugo Chavez.
