TEMPO Interaktif, BANGKOK - Jurubicara partai oposisi, Puea Thai, Prompong Nopparit menuduh seorang jenderal berinisial "P" tengah merencanakan kudeta militer guna menyelamatkan upaya pembubaran Partai Demokrat seperti yang direkomendasikan Komisi Pemilihan Umum Thailand, Rabu (14/4).
"Jika jenderal itu berhasil melakukan kudeta maka konstitusi 2007 akan dicabut dan Partai Demokrat akan terhindar dari hukuman," kata Prompong, berspekulasi. Katanya lagi jenderal itu juga akan menolong bawahan jenderal dari ancaman hukuman paska-bentrokan antara tentara dengan para pengunjuk rasa Kaus Merah.
Prompong mengklaim Jenderal "P" itu kini sedang sibuk mencari dukungan. Sejumlah komandan menolak rencana kudeta itu karena menganggap kisruh politik ini mesti diselesaikan secara politis. Prompong mewanti-wanti jika kudeta itu terlaksana maka akan lahir bentrokan yang lebih besar lagi ketimbang pada Sabtu 10/4) kemarin.
"Jika dipaksakan akan terjadi bentrokan yang lebih seram dan lebih brutal lagi," ujar Prompong. "Massa akan datang dan bertempur melawan pembuat malar. Kalau begini caranya perang saudara tak bisa dihindari lagi."
Ketua Komisi Pemilihan Umum Thailand Apichart Sukhaganond, Selasa (13/4), menyatakan Partai Demokrat terancam dibubarkan karena telah menerima sumbangan yang melebihi jumlah yang ditetapkan Konstitusi 2007. Komisi kini tengah menunggu keputusan Mahkamah Agung perihal pembubaran Demokrat.
Keputusan ini menjadi pukulan bagi Perdana Menteri Abhisit yang merupakan pimpinan Demokrat. Abhisit menolak memenuhi tuntutan demonstran Kaus Merah yang merupakan pendukung bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Massa Kaus Merah mendesak agar Abhisit mundur dan membubarkan parlemen.
| BANGKOKPOST | ANDREE PRIYANTO
Berita terkait
Mahkamah Agung Thailand Hapuskan Hukuman Yingluck Shinawatra
4 Maret 2024
Yingluck Shinawatra dibebaskan dari dakwaan pada kasus yang terjadi saat dia menjabat sebagai perdana menteri pada 2013.
Baca SelengkapnyaMantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Hadapi Dakwaan Penghinaan Kerajaan
20 Februari 2024
Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra hadapi kasus lese majeste atau penghinaan terhadap kerajaan terkait dengan komentarnya di Seoul pada Mei 2015.
Baca SelengkapnyaThaksin Shinawatra Resmi Bebas
18 Februari 2024
Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra pada Minggu, 18 Februari 2024, resmi menghidup udara bebas
Baca SelengkapnyaMengenal Eks-PM Thailand Thaksin Shinawatra yang Dibenci tapi juga Dicintai
18 Februari 2024
Miliarder Thailand, mantan PM Thaksin Shinawatra, dibebaskan, menikmati kebebasan setelah hampir 16 tahun lalu lari untuk menghindari penjara.
Baca SelengkapnyaMantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Dijadwalkan Bebas Hari Ini
18 Februari 2024
Meskipun diberikan pembebasan bersyarat, eks PM Thailand Thaksin Shinawatra bisa menghadapi masalah hukum atas tuduhan menghina monarki pada 2015.
Baca SelengkapnyaRaja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak
10 Januari 2024
Dewan Pengampunan Malaysia, yang dipimpin oleh raja, akan segera menentukan apakah akan memberikan pengampunan kerajaan kepada mantan PM Najib Razak
Baca SelengkapnyaThaksin Shinawatra Bisa Bebas Februari Tahun Depan
18 September 2023
Raja Maha Vajiralongkorn meringankan hukuman delapan tahun menjadi satu tahun, namun Thaksin bisa dibebaskan lebih cepat.
Baca SelengkapnyaRaja Thailand Pangkas Hukuman Penjara Eks PM Thaksin Shinawatra
2 September 2023
Raja Thailand meringankan hukuman delapan tahun penjara mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra menjadi satu tahun.
Baca SelengkapnyaMantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Siapkan Permohonan Pengampunan Kerajaan
30 Agustus 2023
Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra sedang mempersiapkan dokumentasi untuk merancang permintaan pengampunan kerajaan.
Baca SelengkapnyaPM Thailand Srettha Thavisin Bertemu Prayuth Chan-ocha, Bahas Solusi Atasi Perpecahan
24 Agustus 2023
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin membahas cara mengatasi perpecahan politik dengan pendahulunya Prayuth Chan-ocha, arsitek kudeta 2014 terhadap pemerintahan terakhir Partai Pheu Thai.
Baca Selengkapnya