TEMPO Interaktif, Ramallah, Tepi Barat: Perdana Menteri Palestina Ahmad Qurie menyatakan siap menyelenggarakan pemilihan umum parlemen dan pemerintah di daerah-daerah pendudukan Israel, paling lambat Juni 2004. Hal tersebut disampaikan oleh Hassan Abu Libdeh, juru bicara Qurie, pada Minggu (19/10) waktu setempat atau Senin (20/10) waktu Indonesia. “Kami siap menyelenggarakan pemilihan umum yang adil dan jujur,” demikian pesan Qurie yang bulan ini diangkat sebagai pimpinan kabinet darurat Palestina. Tapi, Qurie menekankan, pemilihan umum hanya bisa terlaksana jika Israel menarik mundur tentaranya dari kota-kota Palestina seperti Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta menghapuskan semua jenis blokade di kawasan tersebut. Sedangkan Israel beranggapan penjagaan militer yang ketat dan pendudukan di wilayah Palestina sangat penting untuk mencegah bom-bom bunuh diri dan serangan-serangan pejuang Palestina, yang membunuh ratusan warga Israel selama tiga tahun massa intifadah. Pemilihan umum Palestina terakhir berlangsung pada 1996, dua tahun pasca penerapan kesepakatan damai intern anatara Palestina dengan Israel. Pada saat itu, Yasser Arafat terpilih sebagai presiden dan lebih dari 80 anggota parlemen dipilih. Arafat seharusnya menyelenggarakan pemilihan umum lagi pada Januari 2002, tapi batal karena tekanan militer Israel bertambah brutal, sebagai reaksi terhadap intifadah Palestina, sejak September 2000. Sementara itu, kabinet Qurie disumpah pada 5 Oktober 2003, 30 hari setelah Arafat mengumumkan keadaan darurat, menyusul serangan militer Israel ke beberapa pemukiman Palestina dengan tujuan mendongkel Arafat, setelah adanya serangan bom bunuh diri di Israel utara yang menewaskan 21 orang. MSNBC/ Bina – Tempo News Room