TEMPO Interaktif, Bangkok - “Hari Penghakiman” telah tiba. Itulah yang dijuluki media lokal, saat Pengadilan tertinggi Thailand mulai Jumat ini akan memberikan putusan kritis pada harta senilai US$ 2,3 miliar atau sekitar Rp 21,4 triliun yang diklaim sebagai kekayaan milik buronan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra di tengah kekhawatiran reaksi kekerasan oleh para pendukungnya.

Pihak berwenang Thailand ingin merebut hasil dari penjualan perusahaan telekomunikasi milik keluarga, yang telah dibekukan di berbagai rekening bank sejak kudeta karena tuduhan bahwa dia menggunakan posisinya untuk memperkaya keluarganya.

Sembilan hakim Mahkamah Agung tiba menggunakan mobil antipeluru dan mulai membaca temuan mereka pada pukul 1.30 siang waktu setempat, tetapi diperkirakan akan memakan waktu setidaknya tiga jam untuk menyelesaikan putusan.

Mereka awalnya membacakan petisi jaksa agung yang menyatakan bahwa Thaksin secara ilegal mendistribusikan sahamnya dalam perusahaan kepada orang lain dan keuntungan adalah "diperoleh dari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaannya."

Thaksin digulingkan setelah berbulan-bulan diprotes pada Januari 2006 atas penjualan 50 persen saham di raksasa telekomunikasi Shin Corp ke Temasek Holdings Singapura. Dalam sebuah pesan, pada Jumat pagi, Thaksin menegaskan bahwa semua uang yang dia dan keluarganya kumpulkan itu adalah hasil, "dengan keringat kami sendiri, tenaga kerja dan otak. Kami tidak pernah menipu."

Sekitar 450 polisi siaga mengantisipasi kerusuhan di pengadilan, Namun, hanya ada sekitar belasan pengunjuk rasa, disebut gerakan "Red Shirt" di luar, dan kurang dari 100 orang yang potes di ibukota.

Media Thailand telah melecut hiruk-pikuk menjelang vonis, dengan menghitung mundur ke hari pembacaan mahkamah agung, serta pelaporan desas-desus tentang kemungkinan kudeta terhadap Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva jika situasi tidak terkontrol.

Pemerintah mengatakan 35 ribu polisi dan tentara siaga di seluruh negeri. Keamanan juga ketat di sekitar kantor Abhisit dan mengatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa rumah aman baginya.

AP| REUTERS| NUR HARYANTO