TEMPO.CO, Jakarta - Militer Israel telah mengadopsi kebijakan "penghematan senjata yang ketat" terkait penggunaan peluru dan senjata lainnya sebagai tanggapan atas menipisnya stok amunisi dan embargo global terhadap ekspor senjata ke Israel, demikian laporan surat kabar Israel Haaretz, Minggu, 13 Oktober 2024.

Menurut sumber Haaretz, militer Israel kini beroperasi di bawah "manajemen senjata yang ketat," dengan otorisasi untuk menggunakan senjata tertentu yang dalam beberapa kasus diberikan kepada komandan brigade yang berpangkat kolonel.

Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa para komandan senior memprioritaskan penggunaan senjata berdasarkan tujuan operasional mereka, sebuah tanggung jawab yang sebelumnya ditangani oleh para perwira berpangkat lebih rendah.

Militer Israel juga menyebutkan bahwa "ekonomi amunisi" untuk pencegatan Iron Dome dimulai pada minggu kedua perang. Namun, kondisi stok amunisi saat ini mengharuskan adanya pembatasan lebih lanjut.

Hal ini terjadi ketika Israel menghadapi operasi militer tanpa henti yang melibatkan peluncuran roket, rudal, dan pesawat tak berawak oleh faksi-faksi Poros Perlawanan, yaitu Hizbullah, Perlawanan Palestina, Perlawanan Islam di Irak, dan Angkatan Bersenjata Yaman, sejak dimulainya perang Israel di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023.

Sehubungan dengan perkembangan ini, negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Kanada baru-baru ini memberlakukan pembatasan ekspor senjata ke Israel, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan milik Israel mungkin tidak akan mampu mengimbangi kerugian ini.

Banyaknya warga sipil Palestina yang terbunuh akibat serangan Israel di Gaza memicu tekanan luas pada beberapa negara untuk membatasi ekspor senjata mereka ke Israel, terutama setelah keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang meminta entitas penjajah tersebut untuk melakukan segala cara untuk mencegah tindakan genosida di Gaza.

Dalam konteks terkait, pihak keamanan Israel telah menyatakan keprihatinannya atas keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menunda kunjungan Menteri Keamanan Yoav Gallant ke Amerika Serikat.

Para pejabat senior mengindikasikan bahwa rencana pertemuan Gallant dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan pejabat tinggi lainnya di Washington dimaksudkan untuk membahas kebutuhan dan pengiriman senjata Israel, serta potensi serangan terhadap Iran.

Netanyahu menunda perjalanan Gallant, dan bersikeras untuk berbicara langsung dengan Presiden AS Joe Biden sebelum kunjungan tersebut.

Beberapa hari yang lalu, Netanyahu dan Biden mengadakan pembicaraan telepon selama 30 menit - pembicaraan pertama mereka dalam tujuh minggu - di mana mereka mendiskusikan kemungkinan serangan Israel ke Iran, dan perdana menteri Israel tersebut berusaha untuk mengukur dukungan dan pemahaman AS terhadap situasi tersebut.

AL MAYADEEN

Pilihan Editor: 52 Warga Palestina Tewas Diserang Israel, Jumlah Korban Jiwa di Gaza Tembus 42.200 Orang