TEMPO.CO, Jakarta - Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI menyampaikan pernyataan tegas dalam Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Situasi di Gaza dan Implementasi Solusi Dua Negara sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Adil dan Komprehensif. Retno menekankan pentingnya pengakuan terhadap Negara Palestina sebagai langkah krusial untuk mewujudkan solusi dua negara.

Ia menegaskan pengakuan ini tidak hanya memberikan harapan bagi rakyat Palestina, tetapi juga merupakan cara penting memberikan tekanan politik kepada Israel untuk menghentikan kekejaman. Retno menolak pandangan beberapa negara yang menunda pengakuan Palestina dengan alasan menunggu "waktu yang tepat".

"Kapan waktu yang tepat itu? Bagi saya, waktunya adalah sekarang. Kita tidak ingin menunggu hingga semua rakyat Palestina terusir atau hingga 100 ribu orang terbunuh untuk menganggap

itu adalah waktu yang tepat," tegasnya.

Selain itu, Menteri Retno juga menyoroti urgensi implementasi Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang menuntut Israel mengakhiri kehadiran ilegalnya di Wilayah Pendudukan Palestina. Ia menegaskan harapan untuk perdamaian akan hancur jika negara-negara anggota PBB tidak memiliki keberanian dan hati untuk menekan satu negara agar mematuhi resolusi tersebut.

Indonesia mendorong seluruh negara untuk memastikan implementasi resolusi ini. "Indonesia mendesak seluruh negara untuk memastikan implementasi resolusi tersebut benar-benar terjadi," tambah Retno.

Bukan hanya itu, Retno pada Kamis, 26 September 2024, juga berharap negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB) menggunakan pengaruhnya untuk membantu Palestina. Menurut Menlu Retno, negara-negara GNB harus memanfaatkan pengaruh yang dimiliki, untuk memajukan dua hal utama, yaitu pertama, meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina; dan kedua, mendorong implementasi efektif dari Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang menuntut Israel untuk mengakhiri kehadiran ilegalnya di Wilayah Pendudukan Palestina.

“Pengakuan (terhadap Palestina) sangatlah penting. Pengakuan mengobarkan harapan kepada rakyat Palestina; merupakan langkah krusial menuju terciptanya Solusi Dua Negara, serta menciptakan tekanan politis bagi Israel untuk menghentikan kekejamannya", jelas Menlu Retno.

Retno menilai negara-negara GNB harus menjadi negara- negara yang terdepan dalam memberikan pengakuan terhadap Palestina. Komite Palestina GNB adalah salah satu Kelompok Kerja GNB yang antara lain beranggotakan Indonesia, Aljazair, Iran, Afrika Selatan, Zimbabwe, Malaysia, Kuba, India, Venezuela, Mesir dan Senegal.

GNB terdiri dari 121 negara yang secara formal tidak beraliansi dengan salah satu blok kekuatan besar tertentu. Dari antara negara-negara anggota GNB, hanya Palestina yang belum meraih kemerdekaan.

Pilihan editor: Bupati Serang Terima Penghargaan dari PMI Pusat

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini