Recep Tayyip Erdogan Berharap Punya Hubungan Baik dengan Amerika Serikat

Reporter

Tempo.co

Jumat, 27 September 2024 09:07 WIB

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Turki Tayyip Erdogan selama konferensi pers bersama di Gedung Putih di Washington, AS, 13 November 2019. [REUTERS / Joshua Roberts]

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam wawancara dengan stasiun televisi Haberturk dan media lainnya pada Kamis, 28 September 2024, mengutarakan harapan di bawah pemerintahan presiden Amerika Serikat yang baru nanti, hubungan Ankara dan Washington akan lebih baik setelah dia merasa dikecewakan baik oleh politikus Partai Republik dan Partai Demokrat.

Jika tidak ada aral melintang, pilpres AS akan diselenggarakan pada 5 November 2024, di mana calon presiden dari Partai Republik Donlad Trump berlaga melawan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris. Trump yang merupakan mantan presiden, semasa pemerintahannya pernah menjatuhkan sanksi ke Turki karena negara itu bersikukuh membeli sistem pertahanan dari Rusia.

Menurut Erdogan, pihaknya masih menuntut uang penggantian yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah jet tempur F-35 dari Amerika Serikat setelah kontrak pembelian itu dicabut buntut dari keputusan Ankara membeli sistem pertahanan dari Rusia.

“Harapan saya adalah siapapun nanti yang menang (pilpres AS), kami akan tetap menyambutnya. Kedua partai itu pernah membuat kami kecewa,” kata Erdogan.

Sebelumnya pada 2019, Amerika Serikat resmi mengeluarkan Turki dari program jet tempur F-35 setelah Turki membeli sistem pertahanan S-400 Rusia. Trump menyayangkan pembelian 100 jet tempur F-35 terancam batal, setelah Turki menerima pengiriman sistem pertahanan udara Rusia S-400, yang diklaim sebagai sistem SAM tercanggih saat ini.

Advertising
Advertising

"F-35 tidak dapat hidup berdampingan dengan platform pengumpulan intelijen Rusia yang akan digunakan untuk mempelajari kemampuan canggihnya. Menerima S-400 merusak komitmen semua sekutu NATO dibuat satu sama lain untuk menjauh dari sistem Rusia," demikian keterangan Gedung Putih pada Juli 2019.

Turki menerima pengiriman pertama S-400 dari pembelian senilai US$ 2,5 miliar atau Rp 34,8 triliun. Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan tindakan pemerintahan Trump tidak sesuai dengan semangat aliansi dan tidak bergantung pada pembenaran yang sah

Sumber: Reuters

Pilihan editor: Delegasi Cina dan Turki Belajar Pengelolaan Air ke Perumdam TKR Kabupaten Tangerang

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Berita terkait

Israel Menolak Seruan Gencatan Senjata dengan Hizbullah

40 menit lalu

Israel Menolak Seruan Gencatan Senjata dengan Hizbullah

Israel menolak seruan dunia agar mau gencatan senjata dengan Hizbullah di Lebanon. Tel Aviv adalah sekutu dekat Amerika Serikat

Baca Selengkapnya

Respons AS, Jerman, dan Prancis atas Bentrok Berlarut-larut Israel Hizbullah di Lebanon Selatan

5 jam lalu

Respons AS, Jerman, dan Prancis atas Bentrok Berlarut-larut Israel Hizbullah di Lebanon Selatan

Di konflik Israel Hizbullah AS sudah memperingatkan Israel bahwa gempuran itu dapat menggagalkan upaya diplomatik, dan memicu perang kawasan.

Baca Selengkapnya

Diprotes Zionis, Jurnalis Palestina Raih Emmy Awards Berkat Liputan di Tengah Konflik Gaza

17 jam lalu

Diprotes Zionis, Jurnalis Palestina Raih Emmy Awards Berkat Liputan di Tengah Konflik Gaza

Jurnalis Palestina Bisan Atef Owda memenangkan penghargaan Emmy Awards atas proyeknya, "It's Bisan From Gaza and I'm Still Alive"

Baca Selengkapnya

Netanyahu Bantah Terima Proposal Gencatan Senjata Lebanon

17 jam lalu

Netanyahu Bantah Terima Proposal Gencatan Senjata Lebanon

PM Israel Benjamin Netanyahu mengklaim memerintahkan tentara untuk terus menyerang Lebanon dengan kekuatan penuh

Baca Selengkapnya

Menteri Ekstremis Israel Tolak Gencatan Senjata di Lebanon: Hancurkan Hizbullah!

21 jam lalu

Menteri Ekstremis Israel Tolak Gencatan Senjata di Lebanon: Hancurkan Hizbullah!

Menteri Keuangan yang juga tokoh ekstremis sayap kanan Israel Bezalel Smotrich tolak gencatan 21 hari di Lebanon

Baca Selengkapnya

AS Anggap Nikel Indonesia Dibuat dengan Kerja Paksa, Kemnaker: Masih Indikasi

22 jam lalu

AS Anggap Nikel Indonesia Dibuat dengan Kerja Paksa, Kemnaker: Masih Indikasi

Pemerintah akan segera menurunkan tim untuk menginvestigasi laporan adanya kerja paksa di smelter nikel.

Baca Selengkapnya

UKI Buka Mata Kuliah Artificial Intelligence, Materi Kuliah Bisa Diakses Gratis

22 jam lalu

UKI Buka Mata Kuliah Artificial Intelligence, Materi Kuliah Bisa Diakses Gratis

UKI bekerja sama dengan University of Southern Calif membuka mata kuliah daring "Introduction to AI". Materi kuliah bisa diunduh secara gratis.

Baca Selengkapnya

Bantuan Asing untuk Pembangunan IKN, Ada Pemerintah dan Perusahaan Amerika

1 hari lalu

Bantuan Asing untuk Pembangunan IKN, Ada Pemerintah dan Perusahaan Amerika

IKN Terima Dana Hibah dari Amerika, Ini Tujuan dan Nilainya

Baca Selengkapnya

Trump Bersumpah Hancurkan Iran Berkeping-keping Jika Sakiti Dia

1 hari lalu

Trump Bersumpah Hancurkan Iran Berkeping-keping Jika Sakiti Dia

Calon presiden AS Donald Trump menuding Iran berada di balik upaya pembunuhan dirinya.

Baca Selengkapnya

Ketua DPR AS Minta Volodymyr Zelensky Pecat Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat

1 hari lalu

Ketua DPR AS Minta Volodymyr Zelensky Pecat Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat

Volodymyr Zelensky diminta memecat Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat karena dituduh melakukan intervensi pilpres AS

Baca Selengkapnya