Kemiskinan di Myanmar Meluas

Reporter

Tempo.co

Rabu, 12 Juni 2024 14:10 WIB

Seorang petugas penjaga perbatasan Myanmar berjaga di desa Taung Bazar, kota Buthidaung, negara bagian Rakhine utara, Myanmar, 13 Juli 2017. 13 Juli 2017. Lebih dari 80 ribu anak di bawah usia lima tahun menderita kelaparan. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Kemiskinan di Myanmar untuk pertama kali sejak enam tahun melebar menyusul mandeknya pertumbuhan ekonomi dan konflik yang mengoyak negara itu. Laporan Bank Dunia pada Rabu, 12 Juni 2024, mengungkap naiknya kekerasan, kurangnya tenaga buruh dan nilai mata uang yang anjlok telah membuat aktivitas bisnis di Myanmar payah.

Pada tahun fiskal ini, ekonomi Myanmar diperkirakan tak lebih dari 1 persen. Bank Dunia mengatakan dalam laporannya Myanmar sudah berada dalam gejolak politik dan ekonomi sejak kudeta militer pada 2021. Kudeta militer itu sama dengan mengakhiri satu dekade reformasi ekonomi dan demokrasi di negara itu.

Pada Desember 2023, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Myanmar akan tumbuh sampai 2 persen selama tahun fiskal yang berakhir pada 2024 setelah memperkirakan GDP Myanmar tumbuh 1 persen.

“Revisi proyeksi pertumbuhan 2024/2025 sebagian besar diakibatkan tingginya inflasi dan keterbatasan pada akses tenaga kerja, devisa dan listrik. Ini semua telah berdampak luas dari yang diperkirakan,” demikian bunyi laporan Bank Dunia. Juru bicara Junta militer tidak mau berkomentar perihal laporan Bank Dunia ini.

Myanmar dikoyak perang sipil, di mana kelompok-kelompok bersenjata dan kelompok etnis bersenjata berupaya melawan pemerintahan junta. Menurut Bank Dunia, konflik di Myanmar telah membuat lebih dari 3 juta warga berpindah-pindah tempat tinggal dan membuat angka kemiskinan menjadi 32.1 persen atau kembali ke level pada 2015.

Advertising
Advertising

“Kemiskinan di Myanmar telah memburuk dan makin dalam pada 2023-2024. Itu artinya, kemiskinan menjadi lebih mengakar dibanding enam tahun silam,” demikian laporan Bank Dunia.

Dihadapkan dengan meluasnya penolakan dari kelompok-kelompok bersenjata Myanmar, pada tahun ini pemerintahan Junta Myanmar mengumumkan sebuah rencana diberlakukannya wajib militer untuk mengganti kekosongan tenaga prajurit Myanmar.

Pemerintah Junta Myanmar juga kehilangan banyak akses ke wilayah-wilayah perbatasannya di Cina dan Thailand sehingga kondisi ini semakin menurunkan sektor perdagangannya. Ekspor melalui jalur darat turun sampai 44 persen. Untungnya, penurunan ini tidak termasuk gas alam. Sedangkan impor lewat perbatasan darat turun sampai separuhnya. Total impor Myanmar secara keseluruhan turun sampai 71 persen

Sumber: Reuters

Pilihan editor: Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Berita terkait

Ekonom Sebut Konsistensi Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen jadi Jalan Keluar RI dari Middle Income Trap

11 jam lalu

Ekonom Sebut Konsistensi Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen jadi Jalan Keluar RI dari Middle Income Trap

Bank Dunia menyebut negara berkembang seperti Indonesia perlu membuat keajaiban agar tak terjebak dalam middle income trap.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Cara Kaesang dan Gibran Jawab Olok-olok Jokowi dan Dampak PKPU ke Bisnis Grup Bakrie

1 hari lalu

Terpopuler: Cara Kaesang dan Gibran Jawab Olok-olok Jokowi dan Dampak PKPU ke Bisnis Grup Bakrie

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 26 September 2024, dimulai dari cara Kaesang dan Gibran menjawab olok-olok yang dialamatkan ke Jokowi.

Baca Selengkapnya

Disentil Bank Dunia Harga Beras Indonesia Termahal di ASEAN tapi Pendapatan Petani Kecil, Ini Kata Jokowi

2 hari lalu

Disentil Bank Dunia Harga Beras Indonesia Termahal di ASEAN tapi Pendapatan Petani Kecil, Ini Kata Jokowi

Tanggapi Bank Dunia, Presiden Jokowi mengatakan mahalnyal harga beras di Indonesia karena dipicu oleh harga beras impor yang dihitung dengan FOB

Baca Selengkapnya

Apa itu Doom Spending yang Disebut sebagai Pemicu Kemiskinan pada Gen Z?

2 hari lalu

Apa itu Doom Spending yang Disebut sebagai Pemicu Kemiskinan pada Gen Z?

Mengenal fenomena doom spending yang diperkirakan akan mendorong kemiskinan pada generasi Z dan milenial.

Baca Selengkapnya

Indonesia dan Irak Sepakati Perjanjian Bebas Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas

4 hari lalu

Indonesia dan Irak Sepakati Perjanjian Bebas Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas

Indonesia dan Irak mempererat hubungan bilateral dengan menerbitkan kebijakan bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: 4 Proyek Prabowo jadi Bom Waktu, 4 Perusahaan Grup Bakrie Ditetapkan PKPU

4 hari lalu

Terpopuler: 4 Proyek Prabowo jadi Bom Waktu, 4 Perusahaan Grup Bakrie Ditetapkan PKPU

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 23 September 2024 dimulai dari empat proyek presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal menjadi bom waktu.

Baca Selengkapnya

Bank Dunia: Harga Beras di Indonesia Tinggi, tapi Petani Padi Pendapatannya Rendah

5 hari lalu

Bank Dunia: Harga Beras di Indonesia Tinggi, tapi Petani Padi Pendapatannya Rendah

Badan Pangan Nasional mengakui harga beras di dalam negeri saat ini tergolong tinggi.

Baca Selengkapnya

5 Cara Menghadapi Konflik Antara Orang Tua dan Anak Menurut Psikolog

6 hari lalu

5 Cara Menghadapi Konflik Antara Orang Tua dan Anak Menurut Psikolog

Menghadapi konflik antara orang tua dan anak bisa menjadi tantangan, tetapi dengan pendekatan yang tepat, hubungan dapat menjadi lebih kuat.

Baca Selengkapnya

Tips Atasi Konflik Orang Tua dan Anak dari Psikolog

8 hari lalu

Tips Atasi Konflik Orang Tua dan Anak dari Psikolog

Perbedaan pendapat orang tua dan anak dapat berujung pada konflik yang jika tidak diselesaikan dengan tepat akan semakin berlarut-larut.

Baca Selengkapnya

49 Petugas Imigrasi Malaysia Ditangkap karena Terlibat Perdagangan Orang Asing, Termasuk WNI

9 hari lalu

49 Petugas Imigrasi Malaysia Ditangkap karena Terlibat Perdagangan Orang Asing, Termasuk WNI

Sebanyak 49 petugas Departemen Imigrasi Malaysia ditangkap oleh lembaga antirasuah terkait sindikat perdagangan orang yang bawa pekerja asing ilegal

Baca Selengkapnya