Zelensky: Ukraina Akui Palestina sebagai Negara Merdeka

Reporter

Antara

Senin, 3 Juni 2024 15:00 WIB

Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bertemu di Singapura pada Sabtu (1 Juni 2024). ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan

TEMPO.CO, Jakarta - Ukraina mengakui Palestina sebagai negara merdeka, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Ahad. Ia menegaskan bahwa Kyiv akan melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza.

"Ukraina mengakui dua negara, Israel dan Palestina, dan akan melakukan segalanya untuk menghentikan Israel, untuk mengakhiri konflik serta penderitaan warga sipil ini," kata Zelensky dalam Dialog IISS Shangri-La Dialouge di Singapura.

Zelensky, politikus Yahudi Zionis, mengklaim Ukraina adalah negara adil yang menghormati hukum internasional dan Piagam PBB.

“Ukraina mengatakan jika teroris Hamas menyerang warga sipil pada hari pertama penyerangan terhadap warga sipil Israel, Israel berhak membela diri,” ujarnya menjawab pertanyaan dari hadirin.

“Dan setelah itu, ketika Israel berada di Gaza dan terjadi krisis kemanusiaan, Ukraina mengatakan: Pertama, kami siap memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza; kedua, kami harus menghormati hukum internasional; ketiga, Ukraina mengakui dua negara, Israel dan Palestina, dan akan melakukan segalanya untuk menghentikan Israel, mengakhiri konflik ini, dan mencegah penderitaan warga sipil.”

Advertising
Advertising

“Oleh karena itu, mohon jangan bingung antara kedua periode tersebut dan jangan mencampurkannya menjadi satu,” tambah pemimpin Ukraina.

Sejak awal konflik Israel-Hamas, Zelensky memberikan dukungannya kepada Israel, seperti sebagian besar penduduk Ukraina, dan hampir semua pemimpin Barat. Ia bahkan menyamakan Hamas dengan Rusia.

Ibu negara Ukraina Olena Zelenska mengatakan pada 7 Oktober bahwa warga Ukraina memahami dan “berbagi penderitaan” dengan rakyat Israel, ketika papan reklame di Kyiv menerangi ibu kota dengan bendera Israel.

Ukraina memilih untuk abstain dalam pemungutan suara mengenai resolusi PBB yang menganjurkan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza yang dilanda perang.

Palestina saat ini diakui oleh sembilan negara anggota Uni Eropa. Delapan negara --Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Hongaria, Malta, Polandia, Rumania dan Slovakia-- mengakuinya pada 1988 sebelum bergabung dengan Uni Eropa, dan Swedia pada 2014.

Secara total, Palestina diakui sebagai negara berdaulat oleh 143 negara dari sebanyak 193 negara yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Majelis Umum PBB memutuskan pada 1947 untuk membagi Palestina yang dikuasai Inggris menjadi negara-negara Arab dan Yahudi, dengan Yerusalem ditempatkan di bawah rezim internasional khusus.

Pembagian tersebut rencananya akan dilakukan pada Mei 1948, ketika mandat pemerintah Inggris akan berakhir, tetapi ternyata hanya negara Israel yang didirikan.

Palestina mencari pengakuan diplomatik atas negara merdeka mereka di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang sebagian diduduki oleh Israel, serta Jalur Gaza.

Pilihan Editor: Rencana Kunjungan Kerja Volodymyr Zelensky ke Israel Batal

ANTARA | ALJAZEERA

Berita terkait

Singapura Siap Akui Negara Palestina, Syaratnya Harus Menerima Keberadaan Israel

4 jam lalu

Singapura Siap Akui Negara Palestina, Syaratnya Harus Menerima Keberadaan Israel

Singapura siap untuk mengakui Palestina sebagai negara jika memiliki pemerintahan efektif yang menolak terorisme dan menerima hak keberadaan Israel

Baca Selengkapnya

Ini Harapan Duta Besar Ukraina untuk Pemerintah RI di Bawah Prabowo Subianto

5 jam lalu

Ini Harapan Duta Besar Ukraina untuk Pemerintah RI di Bawah Prabowo Subianto

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin berbicara tentang harapannya untuk pemerintah RI selanjutnya dan usulan perdamaian Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Houthi Serang Lagi Kapal Israel, Kapal Tanker Amerika Serikat, dan Kapal Dagang Inggris di Laut Merah

6 jam lalu

Houthi Serang Lagi Kapal Israel, Kapal Tanker Amerika Serikat, dan Kapal Dagang Inggris di Laut Merah

Kelompok Houthi di Yaman menggelar operasi militer besar di Laut Merah dan sekitarnya dan menyerang kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Bambang Soesatyo Merespons Isu Aktual

6 jam lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo Merespons Isu Aktual

Bamsoet beri tanggapan terhadap isu nasional dan internasional.

Baca Selengkapnya

Singapura Bakal Mempermudah Pemberantasan Kasus Pencucian Uang

6 jam lalu

Singapura Bakal Mempermudah Pemberantasan Kasus Pencucian Uang

Amendemen RUU terbaru di Singapura akan mempermudah pemberantasan kasus pencucian uang.

Baca Selengkapnya

Rusia Bersumpah akan Hancurkan Senjata Barat yang Dikirim ke Ukraina

10 jam lalu

Rusia Bersumpah akan Hancurkan Senjata Barat yang Dikirim ke Ukraina

Rusia bersumpah untuk menghancurkan senjata yang dikirim negara-negara Barat ke Ukraina, di tengah laporan rencana AS akan kirim Patriot dari Israel

Baca Selengkapnya

Mantan Kepala Mata-mata Dilantik Sebagai PM Belanda, Pernah Pimpin Penyelidikan MH17

11 jam lalu

Mantan Kepala Mata-mata Dilantik Sebagai PM Belanda, Pernah Pimpin Penyelidikan MH17

Mantan kepala mata-mata Dick Schoof menjadi perdana menteri Belanda yang baru pada Selasa 2 Juli 2024.

Baca Selengkapnya

Israel Buang Limbah ke Mata Air Warga Palestina di Tepi Barat

12 jam lalu

Israel Buang Limbah ke Mata Air Warga Palestina di Tepi Barat

Pemukim Israel membuang limbah ke aliran mata air atau di utara kota Jerikho, Tepi Barat agar warga Palestina tidak punya air minum layak

Baca Selengkapnya

Korban Serangan Hamas 7 Oktober Gugat Iran, Suriah dan Korea Utara di Pengadilan AS

14 jam lalu

Korban Serangan Hamas 7 Oktober Gugat Iran, Suriah dan Korea Utara di Pengadilan AS

Iran, Suriah dan Korea Utara dituduh memberi dukungan kepada Hamas dalam sebuah gugatan yang diajukan lebih dari 100 korban serangan 7 Oktober di Israel.

Baca Selengkapnya

Sekjen NATO Tuding China Berpotensi Picu Konflik Terbesar Eropa Sejak PD II

16 jam lalu

Sekjen NATO Tuding China Berpotensi Picu Konflik Terbesar Eropa Sejak PD II

Sekjen NATO Jens Stoltenberg menuduh bahwa China berpotensi memicu konflik militer terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II.

Baca Selengkapnya