TEMPO.CO, Jakarta - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell mengkritik langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dianggap mengintimidasi jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Karim Khan, setelah Khan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Netanyahu melabeli upaya penangkapan dia dan menterinya sebagai bentuk “antisemitisme baru”, merujuk pada prasangka atau kebencian terhadap orang Yahudi. Borrell menggambarkan komentar tersebut sebagai intimidasi, dan bahwa tuduhan antisemitisme dilontarkan setiap kali ada orang yang “melakukan sesuatu yang tidak disukai Netanyahu”.

“Kita harus menghormati kerja lembaga ini dan membiarkan pengadilan tanpa intimidasi memutuskan apa pendapat mereka mengenai inisiatif ini,” kata Borrell kepada wartawan di depan pintu Dewan Urusan Luar Negeri UE di Brussel, Belgia pada Senin, 27 Mei 2024.

Berbicara sebelum pertemuan bulanan para menteri luar negeri UE, dia mengatakan tuduhan tersebut “sama sekali tidak dapat diterima”.

Pada 20 Mei 2024, Khan meminta pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant, dengan argumen bahwa mereka bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Netanyahu mengklaim bahwa permohonan surat perintah penangkapan itu adalah “bentuk baru antisemitisme yang berpindah dari kampus universitas ke ICC”, mengacu pada gelombang protes pro-Palestina di kampus-kampus Amerika Serikat. Demonstrasi mahasiswa di seluruh AS itu memicu gerakan serupa di perguruan tinggi berbagai negara.

Selain ICC, Mahkamah Internasional (ICJ) yang mengadili perselisihan antar negara telah memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Rafah. Para pejabat Israel berkelit dengan mengatakan bahwa tindakan militer mereka di Rafah tidak dapat menimbulkan kondisi kehidupan yang menyebabkan kehancuran penduduk sipil Gaza.

Dalam pertemuannya di Brussel, para menlu UE akan mempertimbangkan kelanjutan misi perbatasan UE di Rafah, kata Borrell. Misi Bantuan Perbatasan Uni Eropa (EUBAM) berhenti beroperasi sejak 2007, ketika kelompok Hamas mulai memerintah Gaza.

Mengutip situs web resminya, EUBAM merupakan pihak ketiga mendukung peningkatan kapasitas badan-badan perbatasan Otoritas Palestina (PA), terutama dengan membimbing dan memberi nasihat tentang sistem manajemen perbatasan yang modern dan berkelanjutan, sejalan dengan standar UE dan internasional.

“Hari ini kita dapat mengambil keputusan politik dan kemudian perlu dilaksanakan secara teknis,” kata Borrell kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa keputusan tersebut memerlukan persetujuan dari Israel, Mesir dan Palestina.

Misi sipil ini memerlukan persetujuan bulat dari 27 negara anggota UE. Belum jelas apa peran EUBAM ketika nanti dihidupkan kembali.

Menteri Luar Negeri Austria Alexander Schallenberg mengatakan akan memakan waktu lama untuk mengambil keputusan mengenai misi tersebut. Para diplomat mengatakan misi tersebut tidak mungkin dilakukan sebelum permusuhan di Rafah berhenti.

REUTERS | ANADOLU