Dampak Kerusuhan dan Penjarahan, Bandara Internasional Kaledonia Baru Masih Ditutup

Reporter

Tempo.co

Minggu, 26 Mei 2024 21:56 WIB

Asap mengepul dari garasi yang rusak ketika para perusuh memprotes rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa adat Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru, 15 Mei 2024. Yoan Fleurot/via REUTERS

Bandara internasional Kaledonia Baru masih akan tutup setidaknya sampai Minggu depan 2 Juni 2024. Hampir dua pekan bandara itu ditutup setelah pecah kerusuhan terkait reformasi pemilu di negara kepulauan yang dikendalikan Prancis itu.

Sampai berita ini diturunkan, tujuh orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Mobil dan tempat-tempat usaha dibakari oleh massa serta toko-toko dijarah. Presiden Prancis Emmanuel Macron yang kunjungan kerja ke Kaledonia Baru pada Kamis, 23 Mei 2024, mencoba meredakan ketegangan dengan menunda sementara pemberlakuan reformasi pemilu di Kaledonia Baru. Namun Macron gagal memenuhi tuntutan partai-partai pro-independen di Kaledonia Baru yang menuntut agar reformasi pemilu itu digagalkan total.

“Mengambil jeda adalah isyarat ketenangan. Saya tidak akan pernah membuat sebuah keputusan untuk menunda atau menghentikan sementara (reformasi pemilu) di bawah tekanan kekerasan,” kata Macron dalam wawancara dengan surat kabar Le Parisien.

Jika partai-partai pro dan anti-kemerdekaan di Kaledonia Baru gagal mencapai kata sepakat untuk menentukan masa depan negara kepulauan itu, maka Macron akan menggelar sebuah kongres khusus seperti yang sudah direncanakan untuk meratifikasi reformasi pemilu atau Macron akan menggelar referendum. Macron pun mendesak demonstran pro-independen, yang berkeras akan tetap memobilisasi massa, agar mencabut blokade-blokade yang dilakukan.

“Ada sebuah motif politik dibalik kekerasan ini. Apa coba kaitannya penjarahan supermarket, pembakaran sekolah, tebusan baru orang dengan perang untuk kemerdekaan. Tidak ada! Ini benar-benar bandit,” kata Macron.

Advertising
Advertising

Sejumlah jalan di Kaledonia Baru masih ditutup oleh barikade yang dibuat demonstran. Warga menyebarkan di media sosial rute mana saja yang aman untuk mendapatkan pasokan bahan makanan, bensin dan obat-obatan.

Reformasi aturan pemilu di Kaledonia Baru yang diperkenalkan Macron memungkinkan ribuan warga negara Prancis yang tinggal di Kaledonia Baru lebih dari 10 tahun, bisa memberikan hak suara mereka dalam pemilu Kaledonia Baru. Paris beralasan Kaledonia Baru perlu meningkatkan demokrasinya, di mana satu perempat populasi di Kaledonia Baru sebagai warga Eropa, terutama Prancis.

Sumber: Reuters

Pilihan editor: BMKG: Gempa Bumi Bermagnitudo 3 Guncang Tasikmalaya dan Cianjur

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Berita terkait

Terkini Bisnis: Sebab Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersil, Promo Tiket Kereta Api

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Sebab Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersil, Promo Tiket Kereta Api

Akademisi Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai bandara di IKN tak layak jika akan difungsikan sebagai bandara komersil.

Baca Selengkapnya

Miliki Layanan Terbaik, 11 Bandara InJourney Airports Raih 34 Penghargaan dari Airport Council International

1 hari lalu

Miliki Layanan Terbaik, 11 Bandara InJourney Airports Raih 34 Penghargaan dari Airport Council International

Jumlah bandara yang mendapat penghargaan dunia Airport Service Quality (ASQ Awards) tahun ini semakin banyak

Baca Selengkapnya

Bukan Hari Selasa, Ini Tips yang Perlu Diingat saat Berburu Tiket Pesawat Murah

2 hari lalu

Bukan Hari Selasa, Ini Tips yang Perlu Diingat saat Berburu Tiket Pesawat Murah

Untuk mendapatkan penawaran harga tiket pesawat terbaik dapat bergantung pada banyak faktor

Baca Selengkapnya

Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersial, Ini Sebabnya

2 hari lalu

Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersial, Ini Sebabnya

Akademisi dari Universitas Trisakti menilai bandara di IKN, Kalimantan Timur, tak layak jika akan difungsikan sebagai bandara komersial. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Cegah TPPO dan TPPM, Bandara Soekarno-Hatta Tambah Autogate dari 78 yang Ada

8 hari lalu

Cegah TPPO dan TPPM, Bandara Soekarno-Hatta Tambah Autogate dari 78 yang Ada

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta akan menambah 20 fasilitas autogate lagi.

Baca Selengkapnya

Bandara IKN Didarati Jet Cessna Menhub, Basuki: Perlu Uji Coba Sekali Lagi sebelum DIgunakan Presiden Jokowi

16 hari lalu

Bandara IKN Didarati Jet Cessna Menhub, Basuki: Perlu Uji Coba Sekali Lagi sebelum DIgunakan Presiden Jokowi

Pesawat jet berjenis Cessna Citation Longitude yang dinaiki Menhub Budi karya berhasil mendarat di Bandara IKN, namun perlu uji coba sekali lagi.

Baca Selengkapnya

IKN: Jokowi akan Berkantor di Sana hingga Prabowo Membentuk Komcad

16 hari lalu

IKN: Jokowi akan Berkantor di Sana hingga Prabowo Membentuk Komcad

Jokowi berencana akan terus berkantor di IKN hingga akhir jabatannya sebagai presiden

Baca Selengkapnya

Tren Airport Tray Aesthetic, Pelancong Unggah Foto Estetik Barang Pribadi di Nampan Bandara

16 hari lalu

Tren Airport Tray Aesthetic, Pelancong Unggah Foto Estetik Barang Pribadi di Nampan Bandara

Tren Airport Tray Aesthetic memperlihatkan nampan bandara berisi barang-barang pribadi yang ditata rapi di nampan berwarna abu-abu.

Baca Selengkapnya

Bandara Ahmad Yani Semarang Tambah 8 Rute Penerbangan Baru

18 hari lalu

Bandara Ahmad Yani Semarang Tambah 8 Rute Penerbangan Baru

Bandara Jenderal Ahmad Yani Kota Semarang menambah delapan rute penerbangan baru yang diperasikan oleh maskapai Super Air Jet.

Baca Selengkapnya

Terkini: Sri Mulyani di Deretan Menteri yang Pamit Jelang Akhir Masa Jabatan, Hari Ini Pendaftaran CPNS Terakhir

18 hari lalu

Terkini: Sri Mulyani di Deretan Menteri yang Pamit Jelang Akhir Masa Jabatan, Hari Ini Pendaftaran CPNS Terakhir

Menjelang pergantian masa pemerintahan Presiden Jokowi menuju Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang, sejumlah menteri mulai berpamitan.

Baca Selengkapnya