TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mengunjungi Kaledonia Baru di Kepulauan Pasifik pada Selasa malam, 21 Mei 2024. Kedatangan Macron ini dilakukan seminggu setelah kerusuhan meletus di wilayah seberang laut Prancis, yang menewaskan enam orang.

Australia dan Selandia Baru telah mengevakuasi warganya yang sedang berwisata ke pulau tersebut. Kerusuhan menyebabkan toko-toko hancur dan dijarah, mobil-mobil dibakar, serta barikade jalan yang membatasi akses terhadap obat-obatan dan makanan.

Protes di Kaledonia Baru itu dipicu oleh kemarahan masyarakat adat Kanak atas reformasi konstitusi yang disetujui Prancis. Aturan baru itu akan membolehkan orang yang sudah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun lebih untuk ikut serta dalam pemilu. Para pemimpin lokal khawatir perubahan tersebut akan melemahkan suara orang Kanak.

Macron akan bertemu dengan pejabat terpilih dan perwakilan lokal pada hari Kamis. Pertemuan itu untuk membahas isu politik dan rekonstruksi pulau tersebut.

"Macron akan berdiskusi dengan semua kekuatan di Kaledonia Baru," kata Perdana Menteri Prancis Gabriel Attal. "Tujuannya adalah untuk mempersiapkan dan mengantisipasi rekonstruksi."

“Presiden juga akan pergi ke sana untuk membangun kembali dialog,” kata Attal.

Reaksi awal menunjukkan bahwa berdialog dengan tokoh lokal bukanlah tugas yang mudah. Para pemimpin pro-kemerdekaan menuding kerusuhan tersebut disebabkan oleh Macron yang mendorong reformasi pemilu meskipun ada tentangan dari masyarakat setempat.

"Inilah petugas pemadam kebakaran setelah dia menyalakan api!" ujar Jimmy Naouna, dari Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) Kaledonia Baru, menulis di X sebagai tanggapan atas berita kunjungan Macron.

Prancis mencaplok Kaledonia Baru pada 1853 dan memberikan koloni tersebut status wilayah luar negeri pada 1946. Kaledonia Baru adalah penambang nikel nomor 3 di dunia namun sektor ini berada dalam krisis. Meski memiliki sumber daya nikel besar, satu dari lima penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.

Pulau ini terletak sekitar 20.000 km (12.430 mil) dari daratan Perancis, dan sekitar 1.500 km (930 mil) di sebelah timur Australia. Negara ini sudah lama diguncang oleh gerakan-gerakan pro-kemerdekaan. Kekerasan yang terjadi minggu lalu merupakan yang terburuk dalam 40 tahun terakhir.

Pihak oposisi di Paris, mantan perdana menteri Prancis, dan para pemimpin negara-negara kepulauan Pasifik lainnya juga mengatakan Macron harus membatalkan atau menangguhkan reformasi pemilu, yang diadopsi parlemen di Paris pada Selasa lalu.

Menteri Luar Negeri Vanuatu Matai Seremaiah mendesak Prancis untuk melakukan hal yang benar, menyelesaikan semua masalah dekolonisasi yang belum terselesaikan dan secara serius terlibat dengan para pemimpin Kanak.

REUTERS

Pilihan editor: Singapore Airlines Diduga Mengalami Clear Air Turbulence, Apa Itu?