Tony Blair Temui Jokowi, Bahas Rencana Investasi Energi di IKN

Reporter

Antara

Kamis, 18 April 2024 17:27 WIB

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024. Blair sebelumnya diminta Jokowi membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional. Tony Blair menyebut pemerintah dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain seperti pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Perdana Menteri Inggris Tony Blair bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis, 18 April 2024. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas rencana investasi di sektor energi baru terbarukan di Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satunya oleh Uni Emirat Arab (UAE).

Rencana investasi UAE untuk membangun panel surya di IKN akan difasilitasi oleh Tony Blair Institute. “Ini business to business akan masuk (investasi) dari UAE, detailnya nanti disampaikan, tetapi ini difasilitasi oleh Tony Blair institute,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Tony Blair di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan proposal yang akan dipelajari lebih lanjut oleh Indonesia, kata dia, proyek panel surya tersebut akan mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 1,2 gigawatt. Bahlil pun memastikan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan dilibatkan dalam proyek kerja sama ini.

“Pasti akan berkolaborasi dengan PLN, karena (sesuai) undang-undang kan (kewenangannya ada pada) PLN. Setelah itu baru kita rumuskan regulasinya,” katanya.

Namun, ia belum bisa memastikan kapan kontrak kerja sama proyek pembangunan panel surya itu akan ditandatangani oleh Indonesia dan UAE.

Advertising
Advertising

Selain investasi UAE, Presiden Jokowi dan Tony Blair juga mendiskusikan soal penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) yang baik, untuk digunakan di IKN.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, kapasitas penyimpanan karbon diprioritaskan untuk penghasil karbon dalam negeri dengan porsi penyimpanan 70 persen.

Sementara pihak asing diizinkan menyimpan karbon di perut bumi Indonesia dengan porsi penyimpanan 30 persen, atas seizin kontraktor dan pemegang izin operasi CCS di Tanah Air.

“Ini diformulasikan agar menjadi sumber pendapatan baru negara, dan kita bisa kelola untuk memberikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia,” tutur Bahlil.

Tony Blair Institute (TBI) for Global Change Indonesia merupakan salah satu lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan IKN.

Kolaborasi antara Otorita IKN dan lembaga yang didirikan mantan perdana menteri Inggris itu mencakup peningkatan sektor pendidikan melalui kolaborasi antar institusi perguruan tinggi; pengembangan sektor kesehatan terkait uji klinis, riset dan pengembangan; pengembangan potensi investasi dengan menyusun rencana bisnis strategis, fasilitasi investasi asing, dan strategi komunikasi; serta pembangunan kota melalui studi banding ke kota-kota masa depan di dunia.

ANTARA

Pilihan editor: Google Pecat 28 Karyawan karena Protes Proyek dengan Israel

Berita terkait

Dari UKT Kampus Negeri sampai Walhi Kritik Pidato Jokowi di Top 3 Tekno

1 jam lalu

Dari UKT Kampus Negeri sampai Walhi Kritik Pidato Jokowi di Top 3 Tekno

Top 3 Tekno Berita Terkini pada Rabu pagi ini, 22 Mei 2024, dipuncaki berita terpopuler kemarin yang isinya antara lain tentang UKT melambung.

Baca Selengkapnya

Diskusi Soal Pembentukan Pansel KPK dengan KSP, ICW dan PSHK Sampaikan 3 Hal Ini

3 jam lalu

Diskusi Soal Pembentukan Pansel KPK dengan KSP, ICW dan PSHK Sampaikan 3 Hal Ini

ICW menilai pembentukan Pansel KPK krusial bagi Presiden Jokowi karena ini peluang terakhir menyelamatkan KPK.

Baca Selengkapnya

ASN Mulai Pindah ke IKN setelah 17 Agustus 2024, Ombudsman: Pemerintah Wajib Penuhi Kebutuhan Dasar

4 jam lalu

ASN Mulai Pindah ke IKN setelah 17 Agustus 2024, Ombudsman: Pemerintah Wajib Penuhi Kebutuhan Dasar

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih berpendapat dorongan insentif memberikan tawaran baik bagi ASN yang pindah.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ajak Pemimpin Dunia Perkuat Pasokan Air untuk Petani

11 jam lalu

Jokowi Ajak Pemimpin Dunia Perkuat Pasokan Air untuk Petani

Prediksi menyebut pada 2050 sebanyak 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80 persen pangan dunia diprediksi akan mengalami kekeringan.

Baca Selengkapnya

Hunian di IKN Siap Tampung 2.160 ASN yang Pindah Tahap Awal

11 jam lalu

Hunian di IKN Siap Tampung 2.160 ASN yang Pindah Tahap Awal

ASN akan mulai pindah ke IKN setelah Upacara Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya

Kedutaan Besar Iran Sebut Presiden Iran Ebrahim Raisi Wafat 3 Hari Sebelum ke Indonesia

11 jam lalu

Kedutaan Besar Iran Sebut Presiden Iran Ebrahim Raisi Wafat 3 Hari Sebelum ke Indonesia

Kedutaan Besar Iran menyebut Presiden Iran Ebrahim Raisi wafat 3 hari sebelum kunjungan yang direncanakan ke Indonesia pada 23-24 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bencana Banjir Besar di Hulu Mahakam, Apakah Kawasan IKN Aman?

12 jam lalu

Bencana Banjir Besar di Hulu Mahakam, Apakah Kawasan IKN Aman?

Banjir tetap mungkin terjadi di IKN tapi ...

Baca Selengkapnya

Menhub Siapkan Mekanisme Pengadaan Kendaraan Listrik di IKN

13 jam lalu

Menhub Siapkan Mekanisme Pengadaan Kendaraan Listrik di IKN

Rencana pengadaan kendaraan listrik umum sudah dibahas Kemenhub bersama Otorita IKN.

Baca Selengkapnya

Koalisi Antikorupsi Desak Jokowi Bentuk Pansel KPK yang Minim Konflik Kepentingan

13 jam lalu

Koalisi Antikorupsi Desak Jokowi Bentuk Pansel KPK yang Minim Konflik Kepentingan

Pembentukan Pansel KPK yang objektif dianggap akan mempertaruhkan keberhasilan kinerja Pimpinan dan Dewas KPK pada masa mendatang.

Baca Selengkapnya

Anggaran Program Lansia dan Disabilitas Era Jokowi Ditangguhkan untuk Beri Ruang Program Prabowo

13 jam lalu

Anggaran Program Lansia dan Disabilitas Era Jokowi Ditangguhkan untuk Beri Ruang Program Prabowo

Kedua program Jokowi itu adalah program permakanan untuk lansia dan penyandang disabilitas. Anggaran yang ditangguhkan Rp 1,2 triliun.

Baca Selengkapnya