TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat kembali menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris tiga tahun setelah mencabutnya, 17 Januari 2024. Presiden Joe Biden dinilai telah bermain api dengan salah satu keputusan kebijakan luar negeri besar pertamanya itu.

Aljazeera melaporkan, kurang dari sebulan setelah menjabat pada Januari 2021, presiden Amerika Serikat tersebut mencabut dua sebutan “teroris” yang diberlakukan oleh pendahulunya, Donald Trump, terhadap pemberontak Houthi di Yaman.

Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai “pengakuan atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Yaman”. PBB, serta kelompok-kelompok kemanusiaan dan anggota parlemen AS, telah memperingatkan bahwa sebutan “teroris” dapat mengganggu aliran bantuan ke negara tersebut.

Sekarang, tepat tiga tahun kemudian, pemerintahan Biden menerapkan kembali salah satu penetapan terhadap Houthi, dengan menyatakan mereka sebagai “kelompok Teroris Global yang Ditunjuk Khusus” di tengah serangkaian serangan di Laut Merah.

Dan sekali lagi, para pembela hak asasi manusia dan analis politik menyuarakan kekhawatiran atas dampak negatif keputusan tersebut terhadap warga sipil Yaman. Banyak juga yang mempertanyakan apakah penunjukan hari Rabu ini akan berhasil mendorong Houthi untuk mengakhiri serangan mereka.

“Saya sangat prihatin dengan dampak buruk yang ditimbulkan terhadap masyarakat umum di Yaman,” kata Afrah Nasser, peneliti non-residen di Arab Center Washington DC yang sebelumnya bekerja sebagai peneliti Yaman di Human Rights Watch.

Nasser mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penunjukan tersebut berisiko memperdalam krisis kemanusiaan di Yaman, yang telah mengalami perang selama bertahun-tahun antara Houthi dan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Menurut PBB, lebih dari separuh penduduk Yaman – 18,2 juta orang – membutuhkan bantuan, ketika negara tersebut terhuyung-huyung akibat krisis ekonomi, kenaikan biaya, pengungsian massal, dan kelaparan.

“Keluarga umum Yaman saat ini menderita karena kebijakan dalam negeri Houthi dan juga kebijakan komunitas internasional di Yaman, seperti sebutan [AS] yang kita dengar hari ini,” kata Nasser. “Warga Yaman terjebak di antara dua kebakaran.”

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu pagi, Blinken mengatakan penetapan “Kelompok Teroris Global yang Ditunjuk Khusus” (SDGT) muncul sebagai tanggapan atas serangan Houthi terhadap kapal komersial di Laut Merah.

“Penunjukan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas atas kegiatan teroris yang dilakukan kelompok tersebut. Jika Houthi menghentikan serangan mereka di Laut Merah dan Teluk Aden, Amerika Serikat akan mengevaluasi kembali penunjukan ini,” katanya.

Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, mulai menembakkan rudal ke Israel dan menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah tak lama setelah perang di Gaza dimulai pada bulan Oktober.

Kelompok tersebut berjanji untuk menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel sebagai bagian dari upaya untuk menekan pemerintah negara tersebut agar mengakhiri pemboman di Gaza dan mengizinkan lebih banyak pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah pesisir Palestina. Hal ini kemudian memperluas ancaman terhadap kapal komersial yang melakukan perjalanan ke dan dari Israel di sepanjang jalur perdagangan arteri di lepas pantai Yaman.

AS bersama Inggris pada Kamis malam pekan lalu, melancarkan serangan udara dengan target markas Houthi di Yaman, yang menyebabkan tensi di kawasan semakin panas menyusul perang Hamas dengan Israel yang sudah memasuki bulan keempat.

ALJAZEERA | REUTERS

Pilihan Editor Filipina Godok Kerangka Peraturan AI untuk ASEAN