TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara memberi tahu Jepang bahwa mereka berencana meluncurkan satelit antara Rabu, 22 November 2023, dan 1 Desember 2023, yang menurut Tokyo dan Seoul bisa menjadi upaya ketiga untuk menempatkan satelit mata-mata ke orbit dan melanggar larangan PBB.

Sementara Korea Selatan secara terpisah berencana meluncurkan satelit pengintaian pertamanya dari California pada 30 November 2023 dengan bantuan Amerika Serikat.

Penjaga Pantai Jepang mengatakan pada hari Selasa bahwa Korea Utara telah memberi pemberitahuan tentang peluncuran tersebut ke arah Laut Kuning dan Laut Cina Timur. Badan keamanan maritim negara Korea Selatan mengeluarkan peringatan kepada kapal-kapal mengenai rencana peluncuran di wilayah yang sama dengan peluncuran sebelumnya.

Korea Utara telah berusaha meluncurkan satelit mata-mata dua kali pada awal tahun ini, namun gagal, dan para pejabat Korea Selatan mengatakan dalam beberapa hari terakhir bahwa negara tersebut tampaknya akan segera mencobanya lagi.

Pemberitahuan tersebut memicu kecaman langsung dari Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, yang mengatakan sistem pertahanan negaranya, termasuk kapal perusak Aegis dan rudal pertahanan udara PAC-3, siap menghadapi “situasi tak terduga” yang muncul.

“Bahkan jika tujuannya adalah untuk meluncurkan satelit, penggunaan teknologi rudal balistik merupakan pelanggaran terhadap serangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Kishida kepada wartawan.

“Ini juga merupakan masalah yang sangat mempengaruhi keamanan nasional.”

Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat, Korea Selatan dan negara-negara lain untuk “mendesak keras” Korea Utara agar tidak melanjutkan peluncuran tersebut, kata Kishida.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pihaknya mengawasi rencana peluncuran rudal Korea Utara. Peluncuran sebelumnya dilakukan pada dini hari, kata kementerian, dan ada kemungkinan upaya ketiga akan berhasil.

Korea Utara telah memberi tahu Jepang, sebagai otoritas koordinator Organisasi Maritim Internasional untuk perairan tersebut, mengenai rencana peluncuran satelitnya sebelumnya.

Pyongyang menganggap program roket luar angkasa dan militernya merupakan hak kedaulatan, dan mengatakan pihaknya merencanakan armada satelit untuk memantau pergerakan pasukan AS dan Korea Selatan.

Mereka telah melakukan berbagai upaya untuk meluncurkan apa yang disebutnya satelit "observasi", dua di antaranya tampaknya berhasil mencapai orbit.

Para analis mengatakan satelit mata-mata sangat penting untuk meningkatkan efektivitas senjata Korea Utara.

Peluncuran ini akan menjadi yang pertama sejak pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi stasiun luar angkasa modern Rusia pada bulan September di mana Presiden Vladimir Putin berjanji membantu Pyongyang membangun satelit.

Pemberitahuan Korea Utara menyusul kecaman mereka pada hari Senin atas potensi penjualan ratusan rudal oleh AS ke Jepang dan Korea Selatan, menyebutnya sebagai tindakan berbahaya dan berjanji untuk meningkatkan pencegahan dan menanggapi peningkatan ketegangan.

Pada hari Senin, militer Korea Selatan mengeluarkan peringatan yang menuntut Korea Utara membatalkan rencana peluncuran satelit, dan menggambarkannya sebagai tindakan provokasi yang mengancam keamanan Korea Selatan.

Dikatakan bahwa pihaknya telah melakukan bagiannya untuk mematuhi perjanjian tahun 2018 dengan Korea Utara untuk tidak terlibat dalam tindakan yang meningkatkan ketegangan, sementara Korea Utara berulang kali melanggarnya dengan meluncurkan rudal dan menerbangkan drone.

Para pejabat Korea Selatan mengatakan mereka sedang mengkaji kemungkinan penangguhan beberapa bagian dari perjanjian tersebut.

Setelah upaya peluncuran pada bulan Mei, Korea Selatan mengambil puing-puing satelit tersebut dari laut dan mengatakan bahwa analisis menunjukkan satelit tersebut tidak berfungsi sebagai platform pengintaian.

Pada hari Selasa, kapal induk AS Carl Vinson memasuki pelabuhan Busan di Korea Selatan pada kunjungan yang dijadwalkan sebelumnya sebagai bagian dari peningkatan kesiapan sekutu terhadap ancaman rudal dan nuklir Korea Utara, kata angkatan laut Korea Selatan.

REUTERS