TEMPO Interaktif, Jakarta: Dewan Keamanan PBB, Senin (25/5), mengecam uji coba senjata nuklir Korea Utara yang dilakukan beberapa jam sebelumnya, Senin (25/5) dan mengumumkan akan mengeluarkan sebuah resolusi mengenai hal ini, yang dikatakan sebagai sebuah pelanggaran hukum internasional. Pembahasan tentang resolusi akan dimulai hari ini, Selasa (26/5), yang diharapkan draft revolusi sudah akan selesai dibuat dalam beberapa hari mendatang, sebelum disetujui melalui mekanisme voting oleh 15 anggota dewan keamanan.

Sebuah draf resolusi dewan keamanan adalah sebuah keputusan resmi dari dewan keamanan yang mengikat seluruh anggota PBB. Agar disetujui, resolusi itu setidaknya harus didukung oleh sembilan atau lebih anggota dewan keamanan PBB, dan tidak mendapat veto dari 5 anggota tetap PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, Cina, Perancis dan Rusia. Dewan keamanan juga akan mengeluarkan sebuah statemen resmi, yang secara umum bersifat tidak mengikat.

Dalam draf resolusi dewan keamanan kemungkinan akan memasukkan sanksi ekonomi dan embargo senjata kepada Korea Utara, dan pelarangan ekspor - impor teknologi nuklir Korea Utara. Banyak perusahaan yang telah membantu program nuklir Korea Utara juga akan dimasukkan dalam black list PBB.

Cina dan Rusia yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Korea Utara kemungkinan akan mendukung resolusi yang mengecam uji coba nuklir, tetapi kemungkinan menolak pemberian sanksi yang lebih berat kepada Korea Utara.

Beberapa resolusi juga akan berisi tuntutan agar Pyongyang kembali kemeja perundingan 5 negara untuk pelucutan senjata nuklir Korea Utara. Termasuk ancaman lebih lanjut jika Korea Utara menolak ke meja perundingan atau bahkan kembali meledakkan kekuatan nuklirnya yang lain. Ini akan mempertegas sanksi-sanksi yang telah diberikan sebelumnya. Lima negara yang terlibat dalam pembicaraan nuklir Korea Utara adalah Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Cina, Rusia dan Jepang.

REUTERS l WAHYU