TEMPO.CO, Jakarta - Myanmar dilanda kekerasan dan kekacauan ekonomi sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021. Tatmadaw, militer di negara itu, melancarkan tindakan keras terhadap lawan-lawannya. Perhimpunan negara Asia Tenggara (ASEAN), sejak akhir 2021 melarang junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi sampai terlihat ada kemajuan berarti dalam menyelesaikan krisis yang dikenal five point of consensus. Pada pertemuan pekan ini, tidak ada perwakilan Myanmar baik di KTT ASEAN atau pertemuan menteri luar negeri.

Indonesia telah melakukan engagement secara sangat intensif selama 9 bulan jadi ketua ASEAN. Lebih dari 145 engagements dengan 70 stakeholders telah dilakukan. Jakarta melihat sudah mulai muncul trust antara satu stakeholder dengan yang lain, kecuali dengan Junta militer.

Menlu Retno

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa selama masa mengetuai ASEAN tahun ini, Indonesia bekerja keras memastikan ASEAN bersatu menangani isu Myanmar.

"ASEAN hanya bisa maju dengan kekuatan penuh jika kita bisa memastikan solusi damai dan langgeng di Myanmar," kata Retno saat membuka Pertemuan para Menlu ASEAN (AMM) di Jakarta, Senin.

Sebagaimana diamanatkan para pemimpin ASEAN, para menteri luar negeri akan meninjau secara komprehensif Konsensus Lima Poin (5PC) dan menyiapkan rekomendasi untuk pertimbangan semua pemimpin ASEAN.

Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.<!--more-->

Sejak disepakati April 2021 oleh para pemimpin ASEAN dan pimpinan junta militer Myanmar Min Aung Hlaing, implementasi konsensus itu sebagai rencana perdamaian dalam mengatasi krisis Myanmar masih mandek.

ASEAN menilai tidak ada kemauan dari junta yang berkuasa di Myanmar untuk mengimplementasikan konsensus tersebut.

Selama menjadi ketua, Indonesia telah melakukan lebih dari 110 pendekatan dengan berbagai pihak di Myanmar, termasuk dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah bayangan bentukan oposisi junta, Dewan Administrasi Negara (SAC) yang dibentuk militer, organisasi perlawanan etnis (EROs), serta masyarakat sipil Myanmar untuk membuka jalan menuju dialog inklusif.

Jokowi: butuh upaya extraordinary

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan ASEAN harus berani mengevaluasi diri, terbuka, dan bersatu dalam menemukan solusi bagi krisis Myanmar, yang sudah membelenggu blok sejak kudeta militer di negara itu dua tahun lalu.

“Kita butuh upaya yang lebih taktis dan extraordinary untuk implementasikan 5PC,” kata Jokowi saat membuka sesi retreat KTT ASEAN di Jakarta pada Selasa, 5 September 2023, merujuk pada konsensus lima butir untuk Myanmar yang disepakati oleh para pemimpin Asia Tenggara.<!--more-->

ASEAN buat sistem troika

Para pemimpin ASEAN JUGA mengakui tidak ada kemajuan signifikan dalam implementasi solusi damai untuk mengatasi krisis Myanmar yang dikenal dengan Five Point of Consensus. Dalam mengatasi krisis Myanmar, KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada Selasa, 5 September 2023, menyepakati pembentukan troika.

ASEAN menyepakati konsensus lima butir setelah kudeta di Myanmar meletus pada Februari 2021. Solusi damai itu mencakup segera diakhirinya kekerasan; penyelenggaraan dialog di antara semua pihak; penunjukan utusan khusus; mengizinkan bantuan kemanusiaan dari ASEAN; dan mengizinkan utusan khusus mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Troika yang dimaksud adalah kerja sama dalam menangani krisis Myanmar di antara ketua ASEAN yang menjabat, ketua tahun sebelumnya, dan tahun mendatang. Ini tertuang dalam satu dokumen ASEAN leaders' review and decision on the implementation of five point consensus.

“Untuk keberlanjutan penanganan isu, karena semua paham, tidak bisa dalam satu tahun situasi ini akan berubah,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ditemui wartawan usai sesi retreat KTT ASEAN di Jakarta pada Selasa, 5 September 2023.

Retno, dalam pernyataan persnya mengatakan keterwakilan non-politis myanmar dipertahankan. Ia menambahkan, Filipina akan menggantikan Myanmar sebagai ketua ASEAN pada 2026.

ASEAN akan tetap mempertahankan konsensus lima butir, walau para pengamat telah memberi perhatian ada beberapa poin yang lemah dalam pendekatan tersebut seperti mekanisme pengiriman utusan khusus yang terbatas pada keketuaan.

Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Suryodipuro saat ditemui wartawan pada Selasa, 5 September 2023, menekankan utusan khusus akan tetap bertahan. Troika dibuat untuk mekanisme konsultasi.<!--more-->

Sekjen PBB: semua negara harus terus mencari strategi

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak semua negara, terutama ASEAN, agar mencari strategi terpadu untuk mengatasi krisis di Myanmar.

"Saya menyambut baik pendekatan berprinsip ASEAN melalui Konsensus Lima Poin. Dan saya mendorong semua negara untuk terus mencari strategi terpadu terhadap Myanmar," kata Guterres dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 7 September 2023.

Dia mengaku prihatin atas memburuknya situasi politik dan kemanusiaan di Myanmar.

"Saya tetap sangat prihatin dengan memburuknya situasi politik, kemanusiaan, dan hak asasi manusia di Myanmar, termasuk Negara Bagian Rakhine, serta penderitaan sejumlah besar pengungsi yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan," kata dia.

"Dan saya mengulangi seruan mendesak saya kepada penguasa militer Myanmar untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya, membebaskan semua tahanan politik, dan membuka pintu untuk kembali ke pemerintahan yang demokratis," ucap Guterres.

Myanmar kecam pernyataan “kekerasan” ASEAN

Meski para pemimpin ASEAN menyebut kekerasan dalam junta Myanmar, namun, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada hari Rabu di Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah, kementerian luar negeri menolak pernyataan ASEAN dengan mengatakan: “Pandangannya tidak objektif dan keputusannya bias dan sepihak.”

Mengingat para pemimpinnya tidak berada di Jakarta, pernyataan tersebut mengatakan bahwa meskipun Myanmar telah diajak berkonsultasi mengenai rancangan tersebut, “pandangan dan suara” mereka belum diperhitungkan.

Myanmar dijadwalkan untuk memimpin kelompok beranggotakan 10 negara tersebut pada 2026. Namun para pemimpin regional sebelumnya sepakat bahwa Filipina akan mengambil peran tersebut pada 2026.

Keketuaan tersebut biasanya dirotasi setiap tahun berdasarkan urutan abjad nama-nama negara anggota dalam bahasa Inggris. Myanmar, yang bergabung dengan ASEAN di bawah pemerintahan militer sebelumnya pada 1997, memimpin organisasi tersebut pada 2014 di bawah kepemimpinan sipil pertama negara tersebut.

SITA PLANASARI | IDA ROSDALINA | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Soal Keberlanjutan Kesepakatan Biji-bijian Laut Hitam, Putin: akan Kami Pertimbangkan