Pheu Thai Galang Dukungan Bentuk Pemerintahan Baru Thailand

Rabu, 9 Agustus 2023 19:00 WIB

Yingluck Shinawatra, adik perempuan Thaksin Shinawatra, calon perdana menteri Thailand dari Pheu Thai Party saat kampanye di propinsi Nakhon Phanom, Thailand (7/6). REUTERS/Sukree Sukplang

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Pheu Thai mengumumkan telah mendapat dukungan dari enam partai lagi dalam upayanya untuk membentuk pemerintahan Thailand yang baru. Di tengah kebuntuan politik yang masih berlangsung di Thailand, aliansinya masih kurang dari dukungan yang diperlukan.

Thailand berada di bawah pemerintahan sementara selama 142 hari dan menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan setelah pemenang pemilu Move Forward. Upaya partai yang dipimpin Pita Limjaroenrat untuk membentuk pemerintahan digagalkan oleh legislator konservatif yang bersekutu dengan militer royalis.

Pheu Thai, yang menempati urutan kedua dalam pemilu, menarik dukungannya untuk Move Forward pekan lalu. Partai tetap menghadapi perjuangan berat untuk mendapatkan dukungan dari parlemen di mana militer memiliki pengaruh yang signifikan. Pheu Thai yang populis adalah kelas berat politik yang disingkirkan dari kekuasaan dalam kudeta pada 2006 dan 2014.

"Pheu Thai berharap untuk meredakan faksionalisasi politik dan mendapatkan dukungan dari semua anggota parlemen, partai politik dan senator," kata pemimpin Pheu Thai Chonlanan Srikaew dalam konferensi pers pada Rabu, 9 Agustus 2023.

Pengumuman itu muncul setelah Pheu Thai mendapat dukungan dari tempat ketiga Bhumjaithai. Partai itu menolak untuk mendukung Move Forward atas rencana kontroversialnya mengamandemen undang-undang yang melindungi monarki dari kritik.

Advertising
Advertising

Pheu Thai, yang didirikan oleh keluarga miliarder Shinawatra, mendapat dukungan dari tujuh partai lain, tetapi tidak jelas apakah dapat memenangkan Senat majelis tinggi, yang ditunjuk oleh tentara yang memaksa pemerintahan terakhir partai itu lengser.

Di bawah konstitusi yang ditulis oleh militer dan dirancang untuk mempertahankan kekuatan politiknya, anggota kedua majelis punya hak pilih untuk memutuskan siapa yang membentuk pemerintahan. Syarat untuk membentuk pemerintahan membutuhkan dukungan lebih dari setengah dari semua anggota parlemen.

Agenda anti kemapanan Partai Move Forward dan ancamannya terhadap kepentingan tatanan yang konservatif, memastikan tawarannya gagal.

Meskipun Pheu Thai meninggalkan Partai Move Forward, pihaknya masih berharap untuk memenangkan dukungan dari 150 anggota parlemennya dalam pemungutan suara perdana menteri yang diharapkan akhir bulan ini.

"Kami akan mengadakan diskusi dengan Move Forward," kata wakil pemimpin Pheu Thai Phumtham Wechayachai.

REUTERS

Pilihan Editor: Moskow Diserang Lagi, Drone Ukraina Ledakan Pabrik Militer Rusia



Berita terkait

Keindahan Pulau-pulau Thailand yang Ditampilkan di Film Netflix Mother of the Bride

6 jam lalu

Keindahan Pulau-pulau Thailand yang Ditampilkan di Film Netflix Mother of the Bride

Plotnya mungkin mudah diprediksi. Namun, kisah film Netflix ini menarik diikuti, salah satunya berkat tempat-tempat indah yang ditampilkan.

Baca Selengkapnya

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

1 hari lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

8 Destinasi Slow Travel di Asia Termasuk di Indonesia

1 hari lalu

8 Destinasi Slow Travel di Asia Termasuk di Indonesia

Slow travel memungkinkan wisatawan merasakan budaya lokal dan menjauh dari keramaian

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

2 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Kontroversi Robert Fico, PM Slovakia yang Ditembak Orang Tak Dikenal

3 hari lalu

Kontroversi Robert Fico, PM Slovakia yang Ditembak Orang Tak Dikenal

Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, ditembak beberapa kali oleh orang tak dikenal pada Rabu siang

Baca Selengkapnya

Turis Inggris Ditahan di Thailand setelah Dituduh Buat Review yang Bikin Rating Restoran Anjlok

3 hari lalu

Turis Inggris Ditahan di Thailand setelah Dituduh Buat Review yang Bikin Rating Restoran Anjlok

Menurut polisi Thailand, motifnya bermula dari konflik pribadi turis Inggris itu dengan pemilik restoran

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

3 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

3 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya