TEMPO.CO, Jakarta - Inggris akan mengeluarkan kamera pengawas atau CCTV buatan China dari gedung-gedung pemerintah yang dianggap sensitif. Menurut Reuters, pada hari Rabu, 7 Juni 2023, langkah ini merupakan bagian dari rencana terbaru London untuk mengatasi masalah keamanan nasional yang berkaitan dengan Beijing.

Pemerintah Inggris mengumumkan, "Kami juga berkomitmen untuk merilis jadwal penghapusan CCTV yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di bawah Undang-Undang Intelijen Nasional China dari tempat-tempat sensitif pemerintah pusat."

"Dengan adanya komitmen terhadap jadwal ini, kami memberikan jaminan dan urgensi rencana penghapusan peralatan pengawasan buatan China."

Pernyataan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik nama perusahaan yang dimaksud. Fraser Sampson, komisaris kamera pengawas independen pemerintah, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa setidaknya sepertiga kantor polisi di Inggris dan Wales menggunakan CCTV yang dibuat oleh Hikvision. Kedua orang tersebut mengatakan bahwa meskipun umur rata-rata CCTV adalah tujuh tahun, pemerintah berencana untuk melepaskan peralatan tersebut dengan lebih cepat.

Asosiasi Industri Keamanan Inggris memperkirakan bahwa terdapat sekitar 21 juta kamera pengawas video profesional yang digunakan di Inggris Raya. Sekitar 1 persen dari jumlah tersebut, atau sekitar 210.000 unit, digunakan di sektor publik.

Pencopotan ini dipicu oleh kekhawatiran akan keamanan privasi dan khawatir bahwa produk-produk dari kedua perusahaan tersebut terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia di China.

Dalam pernyataannya, Hikvision mengatakan, "Kami meyakini bahwa tindakan yang diambil oleh Pemerintah Inggris adalah langkah lebih lanjut dari peningkatan ketegangan geopolitik yang dinyatakan melalui larangan teknologi, yang tidak ada kaitannya dengan keamanan produk Hikvision."<!--more-->

Sempat dilarang oleh parlemen

Tahun lalu, Pemerintah Inggris sempat melarang pemasangan kamera pengintai China di gedung-gedung sensitif karena alasan risiko keamanan. Keputusan tersebut diambil setelah peninjauan.

"kemungkinan risiko keamanan saat ini dan di masa depan yang terkait dengan pemasangan sistem pengawasan visual di kawasan milik pemerintah," kata menteri kantor kabinet Oliver Dowden dalam pernyataan tertulis kepada parlemen, Kamis, 24 November 2022.

“Tinjauan tersebut telah menyimpulkan bahwa mengingat ancaman terhadap Inggris dan meningkatnya kemampuan dan konektivitas sistem ini, diperlukan kontrol tambahan,” kata Dowden.

Ketentuan ini berlaku untuk kamera buatan perusahaan yang tunduk pada undang-undang keamanan China dan mencakup panduan bagi departemen untuk memutuskan sambungan perangkat tersebut dari jaringan komputer inti dan mempertimbangkan untuk menghapus semuanya.

Hikvision dan Dahua dilarang

Keluarnya keputusan ini beberapa bulan setelah puluhan anggota parlemen menyerukan larangan penjualan dan penggunaan kamera keamanan yang dibuat oleh Hikvision dan Dahua, dua perusahaan China yang sebagian milik negara, karena ketakutan akan privasi dan kekhawatiran produk perusahaan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Respons Beijing dan Hikvision

Sementara itu, Beijing mengatakan "dengan tegas menentang" konsep keamanan nasional yang berlebihan, yang digunakan untuk menekan perusahaan-perusahaan China. Perdana Menteri Rishi Sunak telah memandang China sebagai tantangan terbesar dunia untuk mencapai keamanan dan kemakmuran.

Hikvision, di sisi lain, dalam sebuah pernyataan kepada Reuters membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan perusahaan akan berusaha lebih jauh untuk berhubungan dengan otoritas Inggris untuk memahami keputusan tersebut.

"Hikvision tidak dapat mengirimkan data dari pengguna akhir ke pihak ketiga, kami tidak mengelola basis data pengguna akhir, kami juga tidak menjual penyimpanan cloud di Inggris Raya," kata juru bicara perusahaan.

SITA PLANASARI | YUDONO YANUAR

Pilihan Editor: Susul Australia, Inggris akan Copot CCTV Buatan China dari Gedung Pemerintah