TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengusulkan solusi damai terhadap konflik dua negara Rusia – Ukraina yang terjadi sejak Februari 2022 pada Sabtu, 3 Juni 2023. Dalam pertemuan Dialog Shangri-La di Singapura itu, Prabowo menyampaikan empat usulan yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah disebut sebagai "daerah sengketa" oleh Prabowo.

"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara obyektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo pada Sabtu, 3 Juni 2023.

Usulan ini mendapat reaksi keras dari Ukraina. Namun, dari sisi Rusia, usulan ini disambut baik. Pro kontra usulan ini juga membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan memanggil Prabowo untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut.

Rusia sambut baik usulan damai Prabowo

Rusia menyatakan menyambut baik upaya yang ditujukan untuk menemukan "solusi damai" dalam perang Ukraina oleh negara manapun. Usulan damai itu diajukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Singapura.

"Kami menyambut baik upaya negara mana pun yang bertujuan mencari solusi damai untuk konflik ini," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko kepada kantor berita TASS. "Sejauh yang saya tahu, kami tidak memiliki informasi resmi mengenai hal ini, tetapi kami mendengarnya dari laporan media."<!--more-->

Ukraina tolak mentah-mentah

Ukraina, di sisi lain, menolak usulan tersebut. Menteri pertahanan Ukraina, Sabtu, 3 Juni 2023, menolak usulan yang diajukan oleh timpalannya dari Indonesia untuk mengakhiri konflik Rusia Ukraina, menyebutnya sebagai proposal yang “aneh”. Demikian dilansir Al Arabiya mengutip AFP. Namun Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, yang menghadiri KTT dua hari tersebut, dengan tegas menolak usulan tersebut.

“Saya akan mencoba bersikap sopan,” kata Reznikov, sebelum memulai tanggapannya atas rencana Indonesia tersebut, seperti dikutip dari Ukrinform,net.

“Kedengarannya ini seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia,” ujarnya. “Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini.”

Reznikov juga mengatakan para pemimpin dunia yang bersedia bernegosiasi dalam perang telah membentuk "antrean", tetapi Ukraina membutuhkan "alat bagi kami untuk menyelesaikan perang ini".

Juru bicara luar negeri Ukraina Oleg Nikolenko juga menolak rencana itu, dengan menyebutkan kembali bahwa posisi Ukraina adalah Rusia harus menarik pasukan dari teritorial Ukraina. Nikolenko mengatakan usulan Prabowo itu seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri.

"Rusia harus mundur dari wilayah Ukraina, dan Ukraina berhak mengembalikan integritas wilayahnya sesuai perbatasan yang diakui internasional. Tidak ada skenario alternatif," ujar Nikolenko.

Nikolenko mengatakan Rusia telah melakukan tindakan agresi, menduduki teritorial Ukraina, dan setiap proposal gencatan senjata memberi kesempatan pasukan Rusia untuk menyatu kembali dan memperkuat diri.

"Tidak ada teritorial yang dipersengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana,” katanya. “Dalam wilayah yang diduduki, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Rusia kini berusaha dengan segala cara yang mungkin untuk mengganggu serangan balasan Ukraina.”

Sedangkan Rusia membantah tuduhan Ukraina tentang kejahatan perang dan genosida.

Kementerian Luar Negeri Ukraina sebelumnya menjelaskan mengapa "rencana perdamaian" yang diusulkan oleh Indonesia tidak akan berhasil, dan meminta Jakarta bergabung dalam implementasi formula perdamaian Ukraina sebagai gantinya.

Untuk diketahui, Presiden Ukraina Volodymr Zelenskiy telah mengusulkan rencana perdamaian 10 poin, yang meminta Rusia untuk menarik semua pasukannya dari Ukraina. Kepala penasihat diplomatik Ihor Zhovkva mengatakan Ukraina tidak tertarik pada gencatan senjata yang mengunci keuntungan teritorial Rusia.<!--more-->

Duta besar Rusia dan Ukraina bergantian sambangi Kemenhan

Usai usulan yang menuai pro-kontra itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Harmianin dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva secara bergantian menyambangi Kementerian Pertahanan RI untuk melakukan pertemuan tertutup pada Senin, 5 Juni 2023.

Jokowi akan panggil Prabowo untuk klarifikasi

Selain itu, Jokowi juga berencana memanggil Prabowo Subianto untuk menjelaskan ihwal usulan resolusi konflik Rusia Ukraina. Jokowi mengatakan bahwa usulan Prabowo itu adalah proposal pribadi, bukan atas nama Pemerintah Indonesia.

"Itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi dalam sesi jumpa pers seusai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023.

DEWI RINA CAHYANI | YUDONO YANUAR

Pilihan Editor: Indonesia Usulkan Gencatan Senjata dalam Invasi Rusia, Mengapa Ditolak AS dan Ukraina?