TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Fiji mencopot kepala kepolisian setelah pemilihan umum menghasilkan perubahan pertama dalam pemerintahan di negara Pasifik itu dalam 16 tahun, Jumat, 27 Januari 2023.

Presiden Ratu Wiliame Katonivere mengatakan, Komisaris Polisi Sitiveni Qiliho telah diberhentikan atas saran Komisi Kantor Konstitusi, sambil "menunggu penyelidikan pengadilan".

Pengawas Pemilihan Mohammed Saneem juga diskors oleh komisi, kata pernyataan itu.

Qiliho menolak berkomentar kepada media karena dia akan menghadapi pengadilan atas perilakunya. Dia dipandang dekat dengan mantan perdana menteri Frank Bainimarama, yang memimpin Fiji selama 16 tahun sebelum koalisi partai memenangkan pemilihan Desember dan mengangkat Sitiveni Rabuka sebagai pemimpin negara Pasifik yang strategis itu.

Sehari sebelum kesepakatan koalisi tercapai, Qiliho dan Bainimarama meminta militer untuk menjaga hukum dan ketertiban karena mereka mengatakan hasil pemilu yang ditangguhkan telah memicu ketegangan etnis, klaim yang dibantah oleh partai-partai koalisi.

Negara kepulauan Pasifik, yang memiliki sejarah kudeta militer, berperan penting dalam tanggapan kawasan terhadap persaingan antara China dan Amerika Serikat, dan mencapai kesepakatan dengan Australia pada Oktober untuk kerja sama pertahanan yang lebih besar.

Pada hari Kamis, Fiji Times melaporkan Rabuka mengatakan pemerintahnya akan mengakhiri pelatihan dan perjanjian pertukaran polisi dengan China.

"Sistem demokrasi dan sistem peradilan kami berbeda sehingga kami akan kembali ke mereka yang memiliki sistem serupa dengan kami," kata perdana menteri, merujuk pada Australia dan Selandia Baru.

Kantor perdana menteri tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Komandan Pasukan Militer Republik Fiji Mayor Jenderal Jone Kalouniwai awal bulan ini memperingatkan pemerintah Rabuka agar tidak melakukan "perubahan besar-besaran", dan menegaskan pihaknya mematuhi konstitusi 2013 yang memberikan peran kunci kepada militer.

REUTERS