Antony Blinken Protes Perempuan Afghanistan Tidak Boleh Masuk Universitas

Reporter

magang_merdeka

Jumat, 23 Desember 2022 12:30 WIB

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi selama pertemuan KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 9 Juli 2022. Pertemuan ini bertujuan untuk menjaga hubungan AS yang sulit dengan Beijing stabil dan mencegahnya membelok secara tidak sengaja ke dalam konflik. Stefani Reynolds/Pool via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Kamis, 22 Desember 2022, mengungkap keprihatinan atas sikap Taliban mencoba menghukum perempuan Afghanistan dengan melarang mereka kuliah atau menghadiri kelas-kelas di universitas.

Blinken sangat yakin Pemerintah Afghanistan yang sekarang dipegang oleh kelompok radikal Taliban akan gagal meningkatkan hubungan dengan negara-negara di dunia, kecuali jika militan itu mencabut larangan tersebut.

"Akan ada biaya jika ini tidak dibatalkan," katanya tentang larangan yang diumumkan pada hari Selasa.

Advertising
Advertising

Baca juga: Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

Sejumlah wanita Afganistan berjalan-jalan di Kabul, Afganistan, 9 Mei 2022. Alasannya, perempuan Afganistan harus mengenakan burqa lantaran itu adalah pakaian tradisi dan penuh hormat REUTERS/Ali Khara

Blinken memperingatkan Taliban kalau Amerika Serikat akan membebankan biaya pada kelompok itu jika tidak mencabut larangannya yang baru-baru ini diberlakukan terhadap perempuan yang menghadiri kelas-kelas di universitas di Afghanistan.

Sebelumnya pada Kamis, 22 Desember 2022, Blinken mengatakan pemerintah pimpinan Taliban di Kabul tidak akan dapat memperbaiki hubungan dengan seluruh dunia jika terus menyangkal hak-hak dasar perempuan Afghanistan.

“Apa yang telah mereka lakukan adalah mencoba menghukum perempuan dan anak perempuan Afghanistan ke masa depan yang kelam tanpa kesempatan. Intinya, tidak ada negara yang akan berhasil – apalagi berkembang – jika ia menolak separuh populasinya kesempatan untuk berkontribusi,” kata Blinken dalam konferensi pers akhir tahun di Washington, DC.

Ekonomi Afghanistan yang bergantung pada bantuan sudah berada di bawah sanksi berat Amerika Serikat dan negara-negara Barat menyusul pengambilalihan negara itu oleh Taliban pada tahun lalu menyusul penarikan tentara Amerika Serikat, yang mengakhiri pendudukan selama 20 tahun.

Menanggapi ketakutan yang meluas akan kembalinya kebijakan keras yang mendominasi pemerintahan Taliban di Afghanistan pada 1990-an, Taliban awalnya menjanjikan pemerintahan yang lebih moderat ketika mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021. Namun langkah untuk melarang perempuan mengakses pendidikan di tingkat universitas, yang diumumkan awal pekan ini, memicu kemarahan di seluruh dunia, termasuk dari beberapa negara mayoritas Muslim yang meminta Taliban untuk membatalkan keputusan tersebut.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan larangan itu tidak Islami atau manusiawi.

“Apa salahnya pendidikan perempuan? Apa ruginya bagi Afghanistan?. Apakah ada penjelasan Islami? Sebaliknya, Islam tidak menentang pendidikan. Islam bahkan mendorong pendidikan dan sains,” kata Cavusoglu.

Di ibu kota Afghanistan, sekitar 50 orang berunjuk rasa yang sebagian besar perempuan. Mereka berkumpul di luar gedung Universitas Kabul sambil memegang spanduk dan meneriakkan, “Pendidikan adalah hak kami, universitas harus dibuka.”

Sehari sebelumnya, mahasiswa dari Universitas Nangahar di Afghanistan timur juga berdemonstrasi. Mahasiswa laki-laki di fakultas kedokteran keluar dari ujian sebagai protes atas dikeluarkannya teman sekelasnya yang perempuan.

Taliban menerbitkan aturan itu dengan alasan demi menjaga kepentingan nasional dan kehormatan perempuan. Pejabat Menteri Pendidikan Tinggi Pemerintahan Taliban, Nida Mohammad Nadim, mengatakan kepada penyiar negara Afghanistan RTA bahwa ada beberapa masalah sehingga mendorong terbitnya keputusan tersebut. Masalah yang disebut Nadim di antaranya mahasiswi perempuan yang berpakaian tidak Islami dan berinteraksi di antara mahasiswa laki-laki.

“Mereka tidak berjilab, mereka datang dengan pakaian yang kebanyakan perempuan pakai untuk pergi ke pesta pernikahan,” ujarnya.

Nadim juga mengatakan dalam wawancara bahwa diskusi tentang pendidikan perempuan sedang berlangsung.

Keputusan Taliban tersebut terus menuai kritik luas. Negara-negara G7 mengatakan penganiayaan gender mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaa.

Di Washington, Blinken juga mengatakan larangan itu akan merusak peluang Taliban untuk meningkatkan hubungannya dengan negara lain.

“Setiap prospek yang dicari Taliban untuk memperbaiki hubungan dengan dunia, dengan komunitas internasional, yang merupakan sesuatu yang mereka inginkan dan kami tahu bahwa mereka membutuhkannya – itu tidak akan terjadi jika mereka melanjutkan jalur ini,” katanya.

Reuters | Al Jazeera | Nugroho Catur Pamungkas

Baca juga: Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Pentingnya Mendukung Perempuan Mengejar Kesempatan di Berbagai Bidang

6 jam lalu

Pentingnya Mendukung Perempuan Mengejar Kesempatan di Berbagai Bidang

Masyarakat perlu mendukung perempuan dalam mengejar kesempatan dan kesuksesan di berbagai bidang, termasuk di menjadi pemandu wisata perempuan.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa STIP Jakarta Meninggal Dianiaya Senior, Mengapa Budaya Kekerasan di Kampus Terus Terulang?

6 jam lalu

Mahasiswa STIP Jakarta Meninggal Dianiaya Senior, Mengapa Budaya Kekerasan di Kampus Terus Terulang?

Seorang mahasiswa STIP Jakarta meninggal setelah dianiaya oleh seniornya. Lalu, mengapa budaya kekerasan itu terus terulang?

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dorong Peningkatan Peran Politik Perempuan

19 jam lalu

Bamsoet Dorong Peningkatan Peran Politik Perempuan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, bekerjasama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) untuk meningkatkan edukasi politik bagi perempuan.

Baca Selengkapnya

Emmanuel Macron Mengutuk Unjuk Rasa Mahasiswa Pro-Palestian yang Menutup Paksa Gerbang Kampus

1 hari lalu

Emmanuel Macron Mengutuk Unjuk Rasa Mahasiswa Pro-Palestian yang Menutup Paksa Gerbang Kampus

Emmanuel Macron mengutuk blokade oleh demonstran pro-Palesitna yang menutup pintu-pintu gerbang masuk ke universitas.

Baca Selengkapnya

Retno Marsudi Soroti Kesenjangan Pembangunan Jadi Tantangan Terbesar OKI

2 hari lalu

Retno Marsudi Soroti Kesenjangan Pembangunan Jadi Tantangan Terbesar OKI

Retno Marsudi menyoroti kesenjangan pembangunan sebagai tantangan besar yang dihadapi negara-negara anggota OKI

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Irlandia Berkemah di Trinity College Dublin untuk Protes Pro-Palestina

2 hari lalu

Mahasiswa Irlandia Berkemah di Trinity College Dublin untuk Protes Pro-Palestina

Mahasiswa Irlandia mendirikan perkemahan di Trinity College Dublin untuk memprotes serangan Israel di Gaza.

Baca Selengkapnya

Ikuti Gerakan di AS, Mahasiswa Pro-Palestina Berkemah di Kampus-Kampus Australia

3 hari lalu

Ikuti Gerakan di AS, Mahasiswa Pro-Palestina Berkemah di Kampus-Kampus Australia

Gelombang protes pro-Palestina di kampus-kampus Amerika Serikat telah menyebar ke berbagai universitas di Australia.

Baca Selengkapnya

Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

4 hari lalu

Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengkritik pemerintah Amerika Serikat atas penggerebekan terhadap protes mahasiswa pro-Palestina

Baca Selengkapnya

4 Kota di Afganistan yang Paling Menarik Dikunjungi, Banyak Peninggalan Sejarah

4 hari lalu

4 Kota di Afganistan yang Paling Menarik Dikunjungi, Banyak Peninggalan Sejarah

Afganistan yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah menawarkan banyak hal untuk dijelajahi, misalnya situs bersejarah dan budaya.

Baca Selengkapnya

Polisi Philadelphia Tolak Permintaan Kampus UPenn untuk Serbu Demo Dukung Palestina

4 hari lalu

Polisi Philadelphia Tolak Permintaan Kampus UPenn untuk Serbu Demo Dukung Palestina

Kepolisian Philadelphia menolak permintaan Universitas Pennsylvania untuk membubarkan paksa perkemahan mahasiswa pendukung demo Palestina

Baca Selengkapnya