TEMPO.CO, Jakarta - Militer Myanmar membela putusan eksekusi mati empat aktivis demokrasi yang dijalankannya. Rezim itu menepis tekanan internasional, termasuk dari negara-negara tetangga, dengan menyatakan bahwa mereka hanya menegakkan keadilan.

Junta memvonis hukuman mati bagi mantan legislator Phyo Zeya Thaw, aktivis demokrasi Kyaw Min Yu, Aung Thura Zaw, dan Hla Myo dalam persidangan tertutup pada Januari. Dikonfirmasi oleh rezim militer Senin, 25 Juli 2022, putusan itu telah diterapkan. Orang-orang itu dituduh membantu melawan militer, yang merebut kekuasaan dalam kudeta Februari 2021 yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Juru Bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan orang-orang itu hanya diberi proses hukum. Ia bersikeras bahwa mereka yang dieksekusi bukanlah aktivis demokrasi, namun para pembunuh yang pantas menerima vonis tersebut.

"Ini adalah keadilan bagi rakyat. Para penjahat ini diberi kesempatan untuk membela diri," kata Zaw dalam jumpa pers reguler di televisi, dilansir Reuters, Selasa, 26 Juli 2022.

"Saya tahu itu akan menimbulkan kritik tetapi itu dilakukan untuk keadilan. Itu bukan masalah pribadi," ujarnya menambahkan.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mengecam keras Myanmar karena telah memberlakuan eksekusi mati terhadap empat aktivis demokrasi negara itu. ASEAN menyatakan perbuatan itu sangat tercela.

“Pelaksanaan hukuman mati itu hanya seminggu sebelum pertemuan ke-55 tingkat menteri ASEAN. Kebijakan itu sangat tercela,” demikian bunyi pernyataan yang dirilis Kamboja selaku Ketua ASEAN tahun ini, dikutip Selasa.

Menurut ASEAN, eksekusi itu juga menunjukkan kurangnya kemauan junta untuk mendukung Konsensus Lima Poin yang telah disepakati seluruh anggota perhimpunan untuk membantu mewujudkan perdamaian di Myanmar.

Lima poin tersebut dimaksudkan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan untuk melahirkan dialog di antara semua pihak terkait, guna mengakhiri kekerasan serta meringankan penderitaan orang-orang yang tidak bersalah.

Perwakilan Indonesia di ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Yuyun Wahyuningrum, dalam pernyataan tertulis Senin, mengaku sangat kecewa dengan kebijakan otoritas Myanmar. Sebab, meskipun banyak kritik dan seruan dari dunia internasional untuk menghentikan eksekusi, otoritas junta Myanmar tetap melanjutkannya.

Yuyun mencatat, ASEAN dalam pertemuan AICHR pada Juni telah memperingatkan junta Myanmar untuk tidak mengeksekusi sejumlah aktivis tersebut. Namun imbauannya tidak digubris sama sekali.

ASEAN Parlementarians for Human Rights (APHR) juga menyampaikan kecamannya. Dalam pernyatannya, APHR menyatakan eksekusi mati aktivis oleh junta Myanmar merupakan barbarisme yudisial.

"Hukuman mati ini harus dilihat sebagai upaya militer Myanmar untuk memberikan lapisan legalitas pembunuhan politik," kecam APHR dalam sebuah pernyataan.

Eksekusi mati aktivis ini memicu kecaman dari kelompok HAM baik di kawasan ataupun tingkat global. Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Australia, Uni Eropa, sampai PBB juga menyerukan kecamannya.

Belum jelas bagaimana dan kapan eksekusi itu dilaksanakan. Anggota keluarga dari tahanan yang dihukum mengatakan pada Senin bahwa mereka belum diberitahu tentang eksekusi sebelumnya, dan tidak diizinkan untuk mengambil mayat.

Juru bicara Junta Zaw Min Tun menyatakan, tanggung jawab pengembalian mayat itu diberikan kepada kepala penjara.

Adapun, eksekusi tersebut menandai penggunaan pertama hukuman mati di negara Asia Tenggara itu dalam beberapa dasawarsa. Eksekusi yudisial terakhir terjadi pada akhir 1980-an, menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok aktivis. Eksekusi di Myanmar sebelumnya dilakukan dengan cara digantung.

Baca: Eksekusi Aktivis, AS Pertimbangkan Hukuman untuk Junta Myanmar

REUTERS | ANTARA