TEMPO.CO, Jakarta - Anak Emir Kuwait, Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah, ditunjuk menjadi perdana menteri menggantikan pejabat sementara Sheikh Sabah al-Khalid yang menghadapi penentangan kuat dari parlemen.

Putra Mahkota Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, yang mengambil alih sebagian besar tugas Emir Kuwait akhir tahun lalu, menunjuk Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah ke jabatan itu dalam sebuah dekrit dan memintanya untuk mengusulkan kabinet baru untuk disetujui.

Bulan lalu putra mahkota mengatakan dia membubarkan parlemen dan akan mengeluarkan dekrit untuk pemilihan awal, sebuah langkah yang disambut oleh anggota parlemen oposisi dengan aksi duduk untuk menekan pangeran menunjuk perdana menteri baru.

Stabilitas politik di Kuwait, produsen minyak OPEC sekutu AS, secara tradisional bergantung pada kerja sama antara pemerintah dan parlemen, legislatif tertua dan paling hidup di kawasan Teluk Arab.

Sheikh Ahmad adalah wakil perdana menteri dan menteri dalam negeri di pemerintahan lama, yang telah mengajukan pengunduran dirinya pada April menjelang mosi non-kerja sama di parlemen melawan Sheikh Sabah, yang telah menjadi perdana menteri sejak akhir 2019.

Sheikh Ahmad memulai karirnya di kepolisian dan kemudian memasuki kementerian dalam negeri. Setelah ayahnya Emir Sheikh Nawaf al-Ahmad mengambil alih kekuasaan pada 2020, ia diangkat sebagai wakil kepala Garda Nasional.

Dia diangkat menjadi menteri dalam negeri, dan wakil perdana menteri, pada bulan Maret setelah pendahulunya mengundurkan diri, bersama dengan menteri pertahanan saat itu, sebagai protes atas pertanyaan "sewenang-wenang" terhadap menteri oleh parlemen terpilih.

Kuwait telah memberikan pengaruh yang lebih besar kepada legislatif daripada badan serupa di monarki Teluk lainnya, termasuk kekuatan untuk mengesahkan dan memblokir undang-undang, menanyai menteri dan mengajukan mosi tidak percaya terhadap pejabat senior pemerintah.

Kebuntuan antara pemerintah dan parlemen di Kuwait, yang melarang partai politik, sering menyebabkan perombakan kabinet dan pembubaran badan legislatif selama beberapa dekade, menghambat investasi dan reformasi.

Reuters