TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tandingan Libya yang ditunjuk oleh parlemen yang berbasis di timur, telah tiba di ibu kota Tripoli pada Selasa, 17 Mei 2022. Kedatangan itu memicu pertempuran antara pendukung milisi mereka karena pemerintah persatuan telah menolak untuk menyerahkan kekuasaan.

Seperti dilansir France 24, dalam keterangan pers pemerintah tandingan itu mengumumkan, Perdana Menteri Libya Fathi Bashagha, datang ke Tripoli dengan didampingi beberapa menteri. Mereka berharap bisa memulai tugas-tugas mereka disana.

Bentrokan pecah antara kelompok bersenjata yang bersaing, tak lama setelah pemerintahan tandingan memasuki kota. Times Malta mewartakan kerusuhan meletus di Tripoli sebelum fajar dan baku tembak hebat berkobar sekitar pukul 7 pagi waktu setempat.

Sejauh ini tidak ada keterangan rinci soal dampak dari kerusuhan di antara dua kelompok itu. Pihak pemerintahan persatuan juga belum memberikan pernyataan resmi soal kedatangan pemerintahan tandingan dari timur.

Sebelumnya pada Februari 2022, parlemen di kota timur Tobruk menunjuk mantan menteri dalam negeri Bashagha sebagai perdana menteri. Namun dia gagal menggulingkan pemerintahan persatuan berbasis di Tripoli yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdulhamid Dbeibah.

Pemerintahan Dbeibah bagaimanapun berulang kali mengatakan hanya akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah terpilih.

Pemerintah Dbeibah dibentuk pada 2020 sebagai bagian dari upaya yang dipimpin PBB. Misinya untuk menarik garis di bawah konflik satu dekade, sejak pemberontakan yang didukung NATO menggulingkan diktator Moamer Kadhafi pada 2011.

Dbeibah seharusnya memimpin Libya sampai pemilihan umum Desember lalu. Akan tetapi pemilu ditunda tanpa batas waktu. Lawan politiknya berpendapat bahwa mandatnya sekarang telah selesai.

Munculnya pemerintahan Bashagha memberi negara Afrika Utara itu dua pemerintahan yang saling bersaing, seperti yang terjadi antara tahun 2014 dan gencatan senjata pada 2020.

France 24, AFP, Times Malta