Profil Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson

Reporter

Tempo.co

Kamis, 25 November 2021 21:30 WIB

Magdalena Andersson saat ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru negara itu setelah pemungutan suara di Parlemen Swedia Riksdagen di Stockholm, Swedia 24 November 2021. Erik Simander /TT News Agency/via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Swedia, Magdalena Andersson, mengejutkan publik saat memutuskan mengunduran diri pada Rabu 24 November 2021. Pengunduran diri itu dilakukan kurang dari 12 jam setelah pengangkatannya sebagai orang nomor satu di Swedia.

Pengunduran diri ini diumumkan secara resmi melalui akun Twitter.

Magdalena Andersson menghadiri konferensi pers setelah ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru negara itu setelah pemungutan suara di Parlemen Swedia Riksdagen di Stockholm, Swedia 24 November 2021. Magdalena Andersson mengundurkan diri beberapa jam setelah dipilih oleh parlemen. Erik Simander /TT News Agency/via REUTERS

Advertising
Advertising

Andersson merupakan Perdana Menteri perempuan pertama Swedia. Ia berasal dari Partai Sosial Demokrat.

Diketahui, Andersson mengundurkan diri setelah partai hijau keluar dari koalisi Partai Sosial Demokrat karena anggaran yang mereka sorongkan tidak mendapat persetujuan parlemen Swedia.

Magdalena Andersson lahir pada 1967. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Harvard, Amerika Serikat, pada 1995. Andersson kemudian melanjutkan pendidikannya di Stockholm School of Economic yang berfokus pada studi ekonomi.

Ia mulai menapaki karier di dunia politik pada 1996. Ketika itu, dia menjabat sebagai penasihat politik untuk Perdana Menteri, Goran Persson.

Pada 2004, ia dipercaya memegang jabatan sebagai Sekretaris Negara dan pada 2007 menjadi Penasihat Kebijakan Domestik untuk Ketua Partai Sosial Demokrat di parlemen.

Magdalena Andersson saat ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru negara itu setelah pemungutan suara di Parlemen Swedia Riksdagen di Stockholm, Swedia 24 November 2021. Erik Simander /TT News Agency/via REUTERS

Setelah kemenangan Partai Sosial Demokrat dalam pemilihan umum Swedia pada 2014, Andersson diangkat menjadi Menteri Keuangan oleh Perdana Menteri Stefan Löfven. Ia diberi tanggung jawab untuk mengawasi pasar keuangan dan perlindungan konsumen.

Andersson diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan setelah pemilu pada 2018. Walhasil, ia banyak menghabiskan beberapa tahun terakhirnya di bidang tersebut.

Pada 2021, Andersson terpilih untuk menjadi Perdana Menteri perempuan pertama di Swedia. Ia terpilih sebagai Perdana Menteri atas dukungan 117 dari 349 anggota parlemen di Swedia. Ada 57 anggota parlemen yang memilih abstain, yang berarti memberinya kemenangan atas satu suara.

Akan tetapi, beberapa jam setelah pemilihan, anggaran pengeluaran yang disorongkan pemerintahannya, ditolak parlemen Swedia. Hal ini membuat Andersson mengundurkan diri. Ini didasarkan pada konvensi bahwa seorang Perdana Menteri harus meninggalkan koalisi pemerintahan.

Andersson mengatakan ia masih tertarik untuk memimpin pemerintahan dari satu partai, yakni Partai Sosial Demokrat. Dia diperkirakan akan terpilih kembali sebagai Perdana Menteri karena banyak pihak mendukungnya dalam pemungutan suara pertama dan menunjukkan kesediaan mereka untuk mendukungnya lagi dalam pemilu.

Saat ini, Löfven akan tetap sebagai Perdana Menteri sementara Swedia.

Afifa Rizkia Amani | Reuters | Prabook

Baca juga: Nestapa Pengungsi Rohingya di Tengah Pandemi Covid-19

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu

Berita terkait

Bamsoet Dorong Peningkatan Peran Politik Perempuan

4 jam lalu

Bamsoet Dorong Peningkatan Peran Politik Perempuan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, bekerjasama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) untuk meningkatkan edukasi politik bagi perempuan.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

2 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

4 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

7 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Menteri Luar Negeri Thailand Mengundurkan Diri

8 hari lalu

Menteri Luar Negeri Thailand Mengundurkan Diri

Menteri Luar Negeri Thailand memutuskan mengundurkan diri setelah kehilangan posisi sebagai wakil perdana menteri dalam sebuah perombakan kabinet.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

10 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

10 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

10 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

11 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya