Seorang perempuan yang mengenakan Burqa berjalan melewati Pasukan Taliban yang memblokir jalan-jalan di sekitar bandara, di Kabul, Afghanistan. 27 Agustus 2021. Taliban juga melarang perempuan menekuni olahraga karena dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam yang diyakini, dengan alasan khawatir bagian tubuh perempuan akan terekspose ketika berolahraga. REUTER/Stringer
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Prancis menegaskan bahwa mereka tidak akan mengakui serta membangun hubungan diplomatik dengan pemerintahan baru di Afghanistan. Mereka memandang Taliban, selaku penguasa baru di Afghanistan, tidak menepati janji-janjinya yang merupakan syarat dari Prancis untuk bisa diakui sebagai pemerintahan yang sah.
"Prancis menolak untuk mengakui atau membangun hubungan apapun dengan pemerintahan baru ini. Kami menginginkan aksi dari Taliban dan mereka yang membutuhkan bantuan ekonomi serta hubungan internasional," ujar Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, dikutip dari kantor berita Reuters, Sabtu, 11 September 2021.
Salah satu hal di mana Taliban berbohong, kata Le Drian, adalah soal mengizinkan warga negara asing dan warga lokal untuk pergi meninggalkan Afghanistan. Kenyataannya, hal itu relatif dipersulit, terutama untuk warga lokal.
Hal lain di mana Taliban berbohong adalah soal inklusivitas dan keterbukaan di pemerintahan baru Afghanistan. Realitanya, pemerintahan baru di Afghanistan diisi oleh pejabat-pejabat senior Taliban, tak ada pihak luar. Selain itu, tidak ada perempuan yang menjadi pejabat di pemerintahan tersebut.
Tak adanya perempuan di kabinet menjadikan Afghanistan sebagai negara ke-13 di dunia yang tak memberi ruang pada perempuan di pemerintahan. Adapun Taliban merasa sah-sah saja tidak menempatkan figur perempuan di pemerintahan karena menurut mereka perempuan kurang pas memimpin dan malah akan menjadi beban.
"Mereka bilang akan memperbolehkan warga negara asing dan lokal untuk pergi. Mereka juga berkata akan menghadirkan pemerintahan yang inklusif dan representatif. Mereka bohong soal keduanya," ujar Le Drian menegaskan.
Meski tidak mengakui pemerintahan baru Afghanistan bentukan Taliban, Prancis akan tetap bernegosiasi dengan kelompok itu untuk membahas pemulangan warga negaranya dan evakuasi warga lokal. Rencananya, negosiasi akan dimulai pada Ahad ini di Qatar.
"Masih ada beberapa warga negara Prancis dan ratusan warga Afghanistan yang pernah bekerja untuk kami yang perlu dievakuasi," ujar Le Drian soal rencana negosiasi dengan Taliban.
Taliban, per berita ini ditulis, belum memberikan pernyataan apapun soal sikap Prancis atas pemerintahan baru Afghanistan.
Bamsoet Dorong Peningkatan Peran Politik Perempuan
13 jam lalu
Bamsoet Dorong Peningkatan Peran Politik Perempuan
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, bekerjasama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) untuk meningkatkan edukasi politik bagi perempuan.
