Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berbicara selama wawancara dengan Reuters di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Maret 2020. [REUTERS / Lim Huey Teng]
TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Reset Malaysia atau Reset yang merupakan koalisi 116 lembaga swadaya masyarakat menyayangkan pengangkatan mantan perdana menteri Malaysia Muhyiddin Yassin sebagai ketua Majelis Pemulihan Negara (MPN) oleh PM Ismail Sabri.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Reset Malaysia, Dr. Abu Hafiz Salleh Hudin, di Kuala Lumpur, Senin, 6 September 2021, seusai menyerahkan memorandum ke Kantor Penjaga Segel Agung Para Raja.
Ketua Sekretariat Reset Malaysia, Dr. Nurul Ashikin Mabahwi, yang mendampingi Abu Hafiz mengatakan pengangkatan seorang yang terbukti gagal sebagai ketua MPN sangat mengecewakan semua pihak, terutama masyarakat yang menuntut perubahan kebijakan administrasi dalam pengendalian penyebaran Covid-19.
"Muhyiddin sudah gagal ketika menjadi ketua MPN sebelumnya, jadi kami tidak melihat alasan mengapa kita perlu menempatkan seorang ketua yang gagal sebelumnya untuk memerintah negara selama pandemi sebagai ketua MPN lagi," kata Nurul.
Dia mengatakan pihaknya merekomendasikan Mahathir Mohamad sebagai ketua MPN.
Dia mengatakan nota restrukturisasi MPN perlu diperluas ke masing-masing penguasa Melayu agar restrukturisasi MPN dapat didengar.
"Kami kecewa pemerintah saat ini hanya memikirkan posisi politik dan kekuasaan. Pemerintah perlu lebih memikirkan nasib 18.000 anggota keluarga yang kehilangan nyawa karena Covid-19 daripada posisi dan kekuasaan politik mereka," kata Nurul.
Abu Hafiz menambahkan penyerahan nota kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut dari nota yang diserahkan kepada Raja Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara beberapa pekan lalu.
Sebelumnya, kritik terhadap pengangkatan Muhyiddin Yasin juga disampaikan oleh pengurus Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), salah seorang pejabat UMNO dan pengurus Partai Pejuang.
