Krisis Politik di Myanmar Jadi Sorotan di Pertemuan AMM

Reporter

Editor

Kamis, 5 Agustus 2021 11:30 WIB

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, Selasa, 3 Agustus 2021. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia. Jose Luis Magana/Pool via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebut pertemuan ke-54 ASEAN Ministerial Meeting (AMM), yang diselenggarakan pada 2 Agustus – 5 Agustus 2021, didominasi dengan isu Myanmar. Posisi Indonesia dari sejak pertama terjadinya kudeta, sampai sekarang selalu konsisten

Posisi Indonesia dalam masalah kudeta militer di Myanmar adalah keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar menjadi prioritas, demokrasi harus dikembalikan dan dialog inklusif harus dilakukan untuk mengatasi krisis politik tersebut.

Demonstran menunjukkan salam tiga jari selama protes untuk solidaritas terhadap Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay, di Yangon, Myanmar 22 Juni 2021, dalam tangkapan layar yang diperoleh Reuters dari video media sosial.[REUTERS]

Advertising

Untuk mengatasi krisis politik di Mynamar, Indonesia diantaranya telah bekerjasama dengan negara ASEAN lain, melakukan upaya diplomasi dengan menggelar pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021 lalu. Dalam pertemuan itu, dihasilkan 5 poin konsensus.

Sayang, implementasi dari 5 poin konsensus itu berjalan sangat lamban. Sebab tidak adanya komitmen dari militer Myanmar.

“Engagement terus dilakukan dengan terus menekankan prinsip-prinsip yang harus dihormati,” kata Retno.

Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melakukan aksi solidaritas di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021. Dalam aksi solidaritas tersebut massa mengutuk keras atas kudeta militer dan mendesak penegakan demokrasi serta perlindungan HAM di Myanmar. TEMPO/Muhammad Hidayat

Menurut Retno, langkah pertama implementasi dari 5 poin konsensus pertemuan pada 24 April lalu (5PCs), yang diupayakan adalah penunjukkan Special Envoy. Untuk penunjukkan special envoy ini saja sudah memerlukan waktu yang cukup panjang.

Pada 3 Agustus 2021, Myanmar menyetujui usulan ASEAN, utamanya Kepala ASEAN yang menunjuk Menteri Luar Negeri Brunei kedua, Erywan Pehin Yusof, sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar (Special Envoy).

Dalam pertemuan AMM 3 Agustus kemarin, Indonesia menekankan kembali pentingnya akses yang diberikan kepada utusan khusus tersebut (Erywan Pehin Yusof). Sebab tanpa akses masuk, maka sulit bagi utusan ASEAN untuk Myanmar tersebut melakukan tugasnya.

Bagi Indonesia, saat ini penting bagi Menteri Erywan untuk bertolak ke Myanmar dan lakukan dialog dengan semua pihak. Diharapkan kemajuan kerja utusan khusus tersebut, dapat dilaporkan pada pertemuan AMM September 2021.

Sementara itu, Indonesia juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Myanmar. Sekjen ASEAN dan AHA Centre akan segera menyusun modalitas pemberian bantuan kemanusiaan sehingga dapat menjangkau masyarakat yang memerlukan.

Secara khusus, dalam pertemuan dengan beberapa mitra ASEAN, masalah bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar ini sudah mulai juga dibahas.